TELUK KENDARI DIAMBANG KEHANCURAN (Sebuah Refleksi Pada 181 Tahun Lahirnya Kota Kendari)

Tanggal 9 Mei 2012 ini merupakan moment penting dan paling bersejarah bagi masyarakat kota Kendari, mengingat pada tanggal 9 Mei 1831 seorang berkebangsaan Belanda bernama Vosmajour untuk pertama kalinya menginjakan kaki di pelabuhan teluk Kendari dan menjadikannya sebagai tempat penimbunan barang dari kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat suku Bajo dan Bugis. Peristiwa inilah kemudian dijadikan sebagai awal terbentuknya Kandai yang kini berubah nama menjadi kota Kendari.

Nama Kendari sendiri untuk pertama kalinya di kenal dengan nama Vormajour Baai atau teluk Vorsmajour, karena keberadaan teluk Kendari inilah, kantor dagang yang di sebut lodge yang muncul dari aktivitas perdagangan masyarakat suku bajo dan bugis di abat ke 19 menjadi hidup.

Jika merunut catatan sejarah yang di tulis vorsmajour maupun informasi dari para pedagang suku bajo dan bugis dahulu, Kendari memang sudah di kenal sebagai kota dagang yang menampung hasil bumi dari kerajaan luwu untuk selanjutnya di kirim ke Sulawesi selatan dan Nusa tenggara. Dimasa pemerintahan kolonial belanda, Kendari sudah menjadi ibukota kewedanan dan ibukota onder afdeling laiwoi. Namun sejalan dengan dinamika perkembangan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau yang terus tumbuh dan berkembang, status Kendari berubah menjadi ibukota kabupaten Kendari dalam wilayah provinsi Sulawesi tenggara. Nanti setelah terbitnya undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang pembentukan provinsi Sulawesi tenggara, Kendari di tetapkan sebagai ibukota provinsi Sulawesi tenggara dengan 2 wilayah kecamatan yakni kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga.

Berselang 14 tahun kemudian, terbit peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1978 tentang penetapan Kendari sebagai Kota Administratif dibawah kepemimpinan walikota Haji Mansyur Pamadeng dengan tiga wilayah kecamatan yakni, kecamatan Kendari, mandonga dan poasia. Status kota administrative ini kemudian di tingkatkan menjadi kota madya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 1995.

Dari cerita panjang terbentuknya kota Kendari, terlihat jelas bahwa teluk Kendari memiliki peranan yang sangat penting terhadap sejarah aktifitas ekonomi masyarakat, sayang, meningkatnya aktifitas pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan daya dukung teluk Kendari semakin lemah, fungsi ekologis maupun fungsi ekonominya kian redup bahkan kini terancam jadi COMBERAN dan TEMPAT SAMPAH RAKSASA. Lalu mengapa pemerintah kota Kendari terkesan membiarkan terjadinya kerusakan teluk Kendari?  bukankah ancaman kerusakan teluk yang bisa membuatnya HILANG, sama artinya dengan menghilangkan identitas sejarah lahirnya kendari itu sendiri??? Dari data yang ada, laju sedimentasi teluk Kendari terus meningkat hingga mengakibatkan luas dan kedalamannya juga ikut menyusut. Hasil penelitian dosen pasca sarjana Unhalu Marzuki Iswandi tahun 2000 lalu, kedalaman di daerah pinggiran teluk kendari tahun 1960 mencapai 5 meter dengan luas saat itu sekitar 1.675 hektar, namun pada tahun 1995, kedalamannya di daerah pinggiran berkurang tinggal 0 hingga 2 meter, sementara luasnya juga menyusut tinggal 1084 hektar di tahun 2000.  Penyusutan luas dan kedalaman di wilayah teluk ini terus meningkat hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan upaya penyedotan lumpur teluk yang sangat dinanti masyarakat sejak di anggarkan dalam APBD? Apakah tetap dilanjutkan atau justru berhenti begitu saja???. atau mengapa program kerja bakti rutin yang di genjot untuk mengejar prestasi adipura sejak tahun 2008 tidak di fokuskan khusus untuk teluk Kendari???

Memang, pemerintah kota boleh saja menepuk dada, karena berhasil menjaga kebersihan lingkungan hingga meraih penghargaan adipura sebanyak 3 kali berturut-turut, tetapi tak bisa dipungkiri kondisi teluk Kendari kita kotor penuh dengan tumpukan sampah.  Pemerintah kita boleh juga berbangga karena berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik hingga mendapat opini BPK Wajar Dengan Pengecualian. Pemerintah kota boleh saja memuji diri dan mengumbar angka-angka keberhasilan, tetapi klaim capaian  keberhasilan itu belum cukup untuk mendongrak prestasi kinerja pengelolaan pemerintahan kota Kendari di posisi paling buntut dari 86 kota di Indonesia. Pemerintah kota juga pantas mempublikasikan apresiasi kemendagri yang memberikannya dana insentif sebesar 24 milyar rupiah lebih sebagai pengakuan atas keberhasilan pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan, tetapi menjadi hal yang kontradiktif jika pemerintah kota saat ini mempertanyakan indicator penilaian kemendagri yang memposisikannya di peringkat paling buntut. Andai saja, laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota Kendari masuk di peringkat 10 besar, mungkin hari ini, media cetak local dan elektronik akan dipenuhi ucapan selamat atas keberhasilan pemerintah, sama dengan respon pemerintah kota di saat kemendagri memberikan dana insentif sebagai apresiasi pengakuan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Kini, pemerintah dan masyarakat kota Kendari tengah memperingati hari jadinya yang ke 181 tahun, sebuah peristiwa yang lebih di maknai dengan sebuah kegiatan seremoni melalui pertunjukan hiburan dan publikasi angka-angka keberhasilan pembangunan, namun tanpa disadari, eforia ini cenderung mempertegas capaian semu keberhasilan pembangunan yang dipublikasikan pemerintah kota namun jauh dari display angka-angka realita.  Selamat Ulang tahun Kota Kendari yang ke 181, selamat juga buat masyarakat Kota Kendari yang sudah dewasa dalam meng-analisa dan membedakan antara kesemuan dan kenyataan. Selamat untuk menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya …., SEMOGA ! (KANDAR)

SALAM LESTARI

RAPOR MERAH PEMERINTAH KOTA KENDARI

Sejak berlakunya undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004, pemerintah kabupaten kota dan provinsi semakin leluasa mengurus dan menjalankan roda pembangunan. Dalam konsep otonomi daerah ini, pemerintah daerah di tuntut lebih kreatif untuk mendorong tercapainya satu system pemerintahan yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokratisasi yang selama rezim orde baru begitu sulit, kini semakin mudah dan semakin dekat dengan masyarakat. Pemerintah pusat yang semula memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan atau menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah, telah berganti dan memposisikan diri sebagai wasit untuk mengontrol dan mengawasi setiap pelaksanaan program pembangunan.

Konsep otonomi daerah ini pada satu sisi merupakan sebuah konsep yang di dorong untuk menciptakan suatu kemandirian daerah, namun pada sisi lain, konsep otonomi ini juga merupakan suatu ujian untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan di nilai dan di evaluasi oleh pemerintah pusat melalui kementrian dalam negeri.

Dalam hasil evaluasi dan penilaian yang di tuangkan melalui sebuah keputusan Mentri dalam negeri nomor 100-279 tertanggal 20 april tahun 2012 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2010, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Kendari  berada di peringkat paling akhir dari 86 total jumlah wilayah kota di Indonesia, sedangkan tetangga kita Kota Bau-bau justru berada di posisi ke 68 dari 86 kota di Indonesia. Sementara untuk tingkat kabupaten, dari 346 kabupaten di Indonesia, kinerja penyelenggaraan pemerintahan paling buntut diberikan kepada pemerintah kabupaten Konawe Selatan, menyusul kabupaten Bombana di peringkat ke 345.

Pemberian peringkat usai penilaian dan evaluasi atas kinerja seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi di Indonesia ini tentunya bukan tanpa dasar serta jauh dari intervensi kepentingan, terlebih lagi indicator penilaian yang digunakan meliputi seluruh aspek, mulai pengelolaan keuangan APBD, pelayanan public sampai pada tingkat kepuasan masyarakat, proses penilaiannya pun melibatkan 10 Kementrian.

Kita tidak bisa pungkiri, bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di kota Kendari tetap menganggap apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat yang di tandai dengan beberapa indicator keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun kita juga tidak bisa menutup mata, bahwa capaian kinerja tersebut secara akumulasi, ternyata masih sangat jauh tertinggal dibanding dengan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada di kota-kota lain di Indonesia.  Jangankan untuk membandingkannya dengan beberapa kota yang ada di Sulawesi selatan atau di daerah jawa, untuk di sandingkan saja dengan Kota tentangga kita Bau-bau, Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota Kendari justru masih lebih rendah, terbukti kementrian dalam negeri menempatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Bau-bau di posisi ke 68 dari 86 kota di Indonesia.

Memang, kinerja paling buntut ini sulit untuk kita terima, terlebih lagi jika dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota, sebab selain karena pemerintah kota sudah cukup berupaya menunjukan kinerja terbaiknya untuk melayani masyarakat, persoalan ini juga dibentuk oleh rendahnya kinerja anggota DPRD Kota Kendari untuk menjalankan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting mereka.

Namun terlepas dari persoalan tersebut, kita hanya berharap, capaian kinerja buruk ini bisa menjadi cambuk sekaligus menjadi bahan koreksi dan evaluasi untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota Kendari di tahun berikutnya.

SALAM LESTARI

SOLAR SUBSIDI DI SULTRA UNTUNGKAN SIAPA.

Sudah lebih dari 2 tahun kelangkaan BBM Solar subsidi dirasakan masyarakat Sulawesi tenggara, kondisi ini tidak hanya mengakibatkan antrian panjang kendaraan di seluruh SPBU, tetapi kelangkaan BBM solar ini juga punya efek domino yang luar biasa terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kendaraan-kendaraan pengangkut barang setiap harinya menghabiskan waktu untuk antri di SPBU, sehingga distribusi barang ke masyarakat jadi terlambat, persoalan lain yang juga muncul akibat kelangkaan BBM solar ini adalah antrian panjang kendaraan yang mengakibatkan terganggungnya lalulintas kendaraan di seluruh ruas jalan protocol sekitar SPBU. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, mengapa  setiap hari terjadi antrian kendaraan berbahan bakar solar?? Apakah suplai BBM solar subsidi dari Depot pertamina ke SPBU dalam Kota Kendari tidak sebanding lagi degngan jumlah kendaraan, ataukah jatah BBM solar subsidi ini banyak yang disalah gunakan untuk kepentingan industry yang mulai tumbuh di wilayah Sulawesi tenggara???

Jika mencermati penjelasan kepala wira penjualan depot pertamina Kendari diketahui bahwa, antrian kendaraan berbahan bakar solar terjadi bukan karena kelangkaan BBM Solar, antrian BBM Solar terjadi bukan karena pembatasan jatah BBM ke SPBU, antrian solar terjadi bukan karena tidak berimbangnya suplai dan permintaan, tetapi antrian BBM Solar terjadi karena banyaknya oknum yang menyalagunaan BBM Solar subsidi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mengingat disparitas harga atau selisih harga jual antara solar industry dan solar subsidi lebih dari 100 persen, dimana solar subsidi hanya di jual 4 ribu 500 rupiah perliter sementara harga solar industry mencapai 10 ribu 150 rupiah.

Indikasi penyalagunaan Solar subsidi untuk kebutuhan Industri memang sudah muncul setelah masuknya ratusan perusahaan tambang di wilayah Sultra, karena angka pertumbuhan industry ini cenderung berbanding terbalik dengan tingkat permintaan solar industry. Artinya bahwa, permintaan solar industry sebelum dan setelah masuknya industry tambang tetap saja sama tanpa ada kenaikan signifikan, sebaliknya permintaan solar subsidi justru mengalami peningkatan sekitar 52 persen  dari total rata-rata distribusi. Dari data dapat di katakana bawah BBM Solar subsidi memang banyak yang di salah gunakan untuk kepentingan industry, salah satunya adalah industry pertambangan. Jika ini benar adanya, mengapa pemerintah kita tidak mengambil langkah-langkah antisipasi??? Pemerintah tidak perlu lagi mencari alasan pembenaran dengan bersembunyi di balik argumentasi meningkatnya angka pertumbuhan kendaraan sehingga harus mengusulkan tambahan kuota kepada Pertamina, sebab angka pertumbuhan kendaraan berbahan bakar solar di Sulawesi tenggara, hanya mencapai kisaran angka 12 persen. logikanya, jika pertumbuhan kendaraan berbahan bakar solar 12 persen, maka peningkatan distribusi solar subsidi hanya mencapai kisaran angkar 12 hingga 15 persen saja, tetapi mengapa di tahun 2011 permintaan solar subsidi justru meningkat 52 persen,????

Namun terlepas dari persoalan tersebut, yang pasti bahwa antrian solar sudah berlansung lebih dari 2 tahun. Multi player effek yang timbul akibat kelangkaan BBM Solar ini telah menguras habis energy masyarakat, tinggal political will dari pemerintah untuk benar-benar serius menuntaskan persoalan kelangkaan solar. Sebagai solusi awal yang mungkin bisa di laksanakan pemerintah adalah lebih dulu meng-identifikasi jumlah industry yang menggunakan bahan bakar solar, selanjutnya jumlah ini di kros cek ke depot pertamina apakah benar menggunakan BBM industry?  Sehingga jika di temukan dan sudah pasti akan di temukan ada perusahaan tambang atau industry yang menggunakan solar subsidi maka pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas, bila perlu mencabut izin industry atau usaha pertambangan yang sudah diberikan. (KANDAR)

CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI SULTRA TAHUN 2011 DAN PREDIKSI DI TAHUN 2012

Badan Pusat Statistik BPS provinsi Sulawesi tenggara mencatat pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2011 mencapai kisaran angka 8,45 persen atau melampaui pencapaian tahun 2010 sebesar 8,19 persen. Jika di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di wilayah Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Sultra tahun 2011 berada pada posisi kedua. Pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai kisaran angka 8,45 persen ini sangat di dukung oleh peran investasi yang semakin besar dengan kontribusi sekitar 5 persen menggantikan kontribusi rumah tangga yang hanya mencapai 3 persen. Selain itu kinerja ekspor juga menunjukan adanya pertumbuhan yang mencapai hamper 2 kali lipat di banding tahun 2010. Meski demikian laju inflasi di Sulawesi tenggara yang di wakili inflasi kota Kendari juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu Januari hingga bulan November saja, inflasi di kota Kendari tercatat mencapai kisaran angka 4,90 persen. Peningkatan angka inflasi ini terjadi karena meningkatnya permintaan kebutuhan barang khususnya pada hari besar keagamaan.

Secara umum, tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Sultra ini tidak tercermin secara berimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten kota. Dari seluruh kabupaten kota di Sultra, hanya kabupaten Kolaka dan Kota Kendari saja yang tercatat sebagai dua daerah kabupaten kota yang paling berkontribusi besar terhapat PDRB Sulawesi tenggara. Di kabupaten Kolaka sendiri peningkatan PDRB lebih banyak di sumbangkan oleh sector pertambangan sementara di kota Kendari, kontribusi PDRBnya lebih besar di sumbangkan oleh sector jasa perhotelan dan restoran.

Angka pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dari tahun ketahun ini berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Sultra. Berdasarkan data BPS tahun 2011. Tingkat kemiskinan di Sultra mengalami perbaikan sekitar 3 persen dalan kurun waktu 3 tahun terakhir, namun secara nasional angka kemiskinan di Sultra masih berada pada level yang tinggi yakni sekitar 14,56 persen atau berada di urutan 13 dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.

Persentase angka kemiskinan yang cukup tinggi ini menjadi satu ironi di tengah melimpahnya potensi sumber daya alam di Sultra. Sector pertanian dan Kelautan perikanan yang menjadi sumber andalan masyarakat Sultra, kontribusinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan, padahal kedua sector ini sangat berpengaruh terhadap penyiapan lapangan kerja. Darri 2 juta lebih penduduk Sultra, sekitar 500 ribu di antaranya hidup dari sector pertanian. Dengan begitu jika kontribusinya kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan maka potensi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran semakin terbuka lebar. Sementara investasi di sector padat modal seperti pertambangan terus menunjukan angka peningkatan namun kontribusinya terhadap pembukaan lapangan kerja sangat kecil.

Capaian angka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2011 sebesar 8,45 persen ini, memang bisa saja menjadi prestasi yang di banggakan pemerintah Sultra, tetapi dampak nyata yang di rasakan masyarakat Sultra akibat adanya pertumbuhan ini nyaris tidak kelihatan, sebab pertumbuhan ekonomi yang di ukur dari PDRB tidak bisa di jadikan indicator kesejahteraan masyarakat karena hitungan angka PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto sebagian besar adalah akumulasi nilai produksi barang dan jasa yang di wilayah Sultra termasuk di dalamnya adalah investasi, karena Nilai Tukar Petani sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat Sultra yang 45 persennya bekerja di sector pertanian berada pada urutan ke 4 terendah dengan nilai di bawah angka 100.

Nilai invetasi yang masuk di wilayah Sultra memang terbilang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, namun uang yang harus digunakan keluar wilayah Sultra juga mencapai trilyunan rupiah. Pada tahun 2011 saja. Bank Indonesia Kendari sepanjang tahun 2011 telah menyalurkan uang kartal senilai 2,75 trilyun rupiah, namun dari jumlah tersebut, aliran uang yang masuk hanya mencapai 431 milyar rupiah.

Namun terlepas dari persoalan itu, kini kita mulai melangkah pada tahun 2012. Bank Indonesia Kendari masih memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi Sultra menunjukan angka peningkatan, akan tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih perlu pembuktian. Angka-angka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan berarti tanpa ada dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salam Lestari

 

Editorial Terpo…

Editorial Terporombu, 3 Januari 2012

CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI SULTRA TAHUN 2011

DAN PREDIKSI DI TAHUN 2012

Sobat alam, Badan Pusat Statistik BPS provinsi Sulawesi tenggara mencatat pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2011 mencapai kisaran angka 8,45 persen atau melampaui pencapaian tahun 2010 sebesar 8,19 persen. Jika di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di wilayah Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Sultra tahun 2011 berada pada posisi kedua. Pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai kisaran angka 8,45 persen ini sangat di dukung oleh peran investasi yang semakin besar dengan kontribusi sekitar 5 persen menggantikan kontribusi rumah tangga yang hanya mencapai 3 persen. Selain itu kinerja ekspor juga menunjukan adanya pertumbuhan yang mencapai hamper 2 kali lipat di banding tahun 2010. Meski demikian laju inflasi di Sulawesi tenggara yang di wakili inflasi kota Kendari juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu Januari hingga bulan November saja, inflasi di kota Kendari tercatat mencapai kisaran angka 4,90 persen. Peningkatan angka inflasi ini terjadi karena meningkatnya permintaan kebutuhan barang khususnya pada hari besar keagamaan.

Secara umum, tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Sultra ini tidak tercermin secara berimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten kota. Dari seluruh kabupaten kota di Sultra, hanya kabupaten Kolaka dan Kota Kendari saja yang tercatat sebagai dua daerah kabupaten kota yang paling berkontribusi besar terhapat PDRB Sulawesi tenggara. Di kabupaten Kolaka sendiri peningkatan PDRB lebih banyak di sumbangkan oleh sector pertambangan sementara di kota Kendari, kontribusi PDRBnya lebih besar di sumbangkan oleh sector jasa perhotelan dan restoran.

Angka pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dari tahun ketahun ini berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Sultra. Berdasarkan data BPS tahun 2011. Tingkat kemiskinan di Sultra mengalami perbaikan sekitar 3 persen dalan kurun waktu 3 tahun terakhir, namun secara nasional angka kemiskinan di Sultra masih berada pada level yang tinggi yakni sekitar 14,56 persen atau berada di urutan 13 dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.

Persentase angka kemiskinan yang cukup tinggi ini menjadi satu ironi di tengah melimpahnya potensi sumber daya alam di Sultra. Sector pertanian dan Kelautan perikanan yang menjadi sumber andalan masyarakat Sultra, kontribusinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan, padahal kedua sector ini sangat berpengaruh terhadap penyiapan lapangan kerja. Darri 2 juta lebih penduduk Sultra, sekitar 500 ribu di antaranya hidup dari sector pertanian. Dengan begitu jika kontribusinya kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan maka potensi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran semakin terbuka lebar. Sementara investasi di sector padat modal seperti pertambangan terus menunjukan angka peningkatan namun kontribusinya terhadap pembukaan lapangan kerja sangat kecil.

Capaian angka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2011 sebesar 8,45 persen ini, memang bisa saja menjadi prestasi yang di banggakan pemerintah Sultra, tetapi dampak nyata yang di rasakan masyarakat Sultra akibat adanya pertumbuhan ini nyaris tidak kelihatan, sebab pertumbuhan ekonomi yang di ukur dari PDRB tidak bisa di jadikan indicator kesejahteraan masyarakat karena hitungan angka PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto sebagian besar adalah akumulasi nilai produksi barang dan jasa yang di wilayah Sultra termasuk di dalamnya adalah investasi, karena Nilai Tukar Petani sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat Sultra yang 45 persennya bekerja di sector pertanian berada pada urutan ke 4 terendah dengan nilai di bawah angka 100.

Nilai invetasi yang masuk di wilayah Sultra memang terbilang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, namun uang yang harus digunakan keluar wilayah Sultra juga mencapai trilyunan rupiah. Pada tahun 2011 saja. Bank Indonesia Kendari sepanjang tahun 2011 telah menyalurkan uang kartal senilai 2,75 trilyun rupiah, namun dari jumlah tersebut, aliran uang yang masuk hanya mencapai 431 milyar rupiah.

Namun terlepas dari persoalan itu, kini kita mulai melangkah pada tahun 2012. Bank Indonesia Kendari masih memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi Sultra menunjukan angka peningkatan, akan tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih perlu pembuktian. Angka-angka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan berarti tanpa ada dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

SALAM LESTARI

POTRET BURAM PASAR TRADISIONAL KENDARI

Sejarah berdirinya pasar tradisional di kota Kendari hingga kini belum menemukan fungsi ideal seperti layaknya pasar tradisional lain yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kantor Berita Swara Kendari, sedikitnya terdapat 13 pasar yang menjadi pusat transaksi jual beli di wilayah kota Kendari. Namun dari jumlah ini terdapat dua pasar illegal atau tidak resmi dan dua lokasi pasar yang sudah lama di tinggalkan pedagang, yakni pasar purirano dan pasar punggolaka.

Sejak kota Kendari masih bernaung di wilayah administrasi kabupaten Kendari, sudah tersedia 3 pasar yang dijadikan pusat transaksi jual beli masyarakat, yakni pasar sentral wua-wua, pasar mandonga dan pasar sentral kota.  Jika dilihat dari posisi atau letaknya, terlihat jelas bahwa ketiga pasar ini di bangun mengikuti rute atau jalur transportasi angkutan umum, dengan harapan pasar yang sudah di bangun bisa berkembang karena akses warga semakin mudah. Lantas bagaimana dengan kondisi pasar yang di bangun tanpa memperhitungan akses transportasi pembeli??? Inilah yang menjadi benang kusut keberadaan sejumlah pasar yang ada di kota Kendari, sebut saja pasar Purirano yang di bangun pemerintah kota di masa pemerintahan Masyur Masie Abunawas. Sejak di resmikan sekitar tahun 2002 lalu, transaksi jual beli di pasar ini hanya berlansung beberapa lama, dan selanjutnya redup tanpa ada aktivitas.

Matinya aktivitas pasar purirano salah satunya di picu minimnya akses transportasi kendaraan menuju pasar, kondisi ini di perparah terbatasnya pilihan dan jumlah barang yang disediakan, sehingga sebagian besar warga lebih tertarik mengunjungi pasar sentral kota yang sudah lebih dulu di bangun. Persoalan ini kembali terulang tat kala pemerintah kota membangun pasar Punggolaka sebagai solusi atas banyaknya pedagang lawata yang terlantar pasca pemindahan pedagang di pasar mall dan pasar basah mandonga, namun lagi-lagi, karena sulitnya akses transportasi membuat keberadaan pasar punggolaka berubah dari transaksi jual beli menjadi kamar kos-kosan.

Sikap acuh pemerintah kota terhadap tuntutan pedagang untuk di tempatkan di kawasan yang mudah di akses memaksa pedagang kaki lima menggelar lapak dagangan di bahu jalan. Pemandangan ini nyata terlihat di sepanjang jalan taman suropati dan jalan lasandara mandonga. Mereka yang berjualan di bahu jalan sangat menyadari jika lokasi penjualan mereka adalah illegal dan rentan terjaring razia petugas trantib, namun upaya itu tetap saja dilakukan karena tekanan ekonomi. Sebagai solusinya, pemerintah kota meng-intenskan peran satuan Polisi Pamong praja untuk melakukan penertiban. Tidak jarang benturan pedagang dengan sat pol PP hampir di temukan setiap saat, bahkan benturan atas upaya penertiban pedagang kaki lima telah membuat dua kali kantor wali kota Kendari menjadi sasaran kemarahan warga dan mahasiswa yang memprotes penertiban. Rumitnya persoalan pasar dan keberadaan pedagang kaki lima yang tak kunjung juga tuntas, membuat Walikota Kendari Asrun membangun kawasan penjualan PKL atau Paddy’s Market yang berlokasi di jalan lawata. Pasar yang di bangun dengan dana 14 milyaran rupiah ini di harapkan bisa meminimalisir keberadaan PKL yang berjualan di bahu jalan. Namun pasca peresmian tanggal 18 Desember lalu, nasib pasar PKL atau Paddy’s Market tak jauh berbeda dengan nasib pasar Purirano dan Pasar Punggolaka yang di tinggalkan pedagang. Dari sekitar seribu lebih lapak penjualan yang di sediakan pemerintah, hanya terisi kurang dari 300 pedagang.

Lalu mengapa para pedagang kaki lima, enggan memanfaatkan fasilitas pasar yang sudah di sediakan pemerintah kota, apakah lokasi penjualan yang di sediakan tidak cukup memadai untuk mereka tempati, atau sarana transportasinya yang tidak mendukung.

Jika melihat posisi Paddy’s Market di jalan lawata, memang akses transportasi terbilang sulit di jangkau, sementara kebijakan pengalihan trayek angkot jalur satu A yang di tentukan Dinas Perhubungan kota, tidak berjalan efektif seperti yang di harapkan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan dagangan pedagang tidak laku akibat sepinya pembeli. Hal ini di perparah dengan volume penjualan pedagang yang terbatas dalam jumlah kecil. Tidak heran konsumen di kota Kendari cenderung membeli sayur mayur melalui pedagang keliling ketimbang harus berbelanja di pasar PKL.

Di tengah kesulitan pedagang PKL atas minimnya pembeli, pemerintah kota Kendari belum juga mencari solusi tepat untuk mengoptimalkan fungsi pasar PKL, tetapi sebaliknya, pemerintah kota melalui Dinas pendapatan selaku instansi teknis yang di tugaskan mengelola pasar Paddy’s Market, justru membuat kebijakan yang memperparah kesulitan pedagang dengan membuat rancangan pungutan retribusi sebesar 100 hingga 200 ribu perbulan kepada para pedagang di kawasan PKL. Gelagat pemerintah kota Kendari ini terkesan hanya memprioritaskan peningkatan target pendapatan asli daerah, tanpa mempertimbangan kemampuan para pedagang. Di sinilah akar permasalahan kedua terjadi.

Dalam pengelolaan pasar tradisional, akses transportasi sangat menentukan berkembang tidaknya sebuah pasar. Jika akses transportasi tidak tersedia memadai, maka nadi ekonomi di pasar tersebut hanya bisa berdenyut sekitar 50 persen, sebaliknya jika akses transportasi sudah tersedia memadai, maka pasar tersebut sudah berkembang 50 persen.

Memang, menuntaskan persoalan pasar tidak semudah membalikan telapak tangan, sebab ada banyak factor yang mempengaruhinya, mulai dari minimnya akses transportasi, hingga besarnya sisipan kepetingan politik, namun terlepas dari persoalan tersebut, pemerintah kota Kendari mestinya sudah memiliki desain pengelolaan pasar yang ideal, agar persoalan pasar dan PKL sebagai pedagang tidak menjadi duri pembangunan daerah.

 

Pencemaran Teluk Kendari

Kawasan pesisir teluk kendari yang ¾ bagian didominasi oleh kawasan pesisir teluk kendari, memiliki potensi pencemaran yang sangat besar. Kondisi ini dipengaruhi oleh bentuk teluk yang semi tertutup yang seluruh aktivitas daratan akan bermuara kearah pantai teluk kendari bagian dalam. Tidak adanya basuhan yang mengarah kearah lautan menjadikan daerah pesisir teluk kendari menyimpan bahan pencemar kedasar sediment pantai.  Sumber pencemaran perairan dapat diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya; industri perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, limbah hotel dan ruko, limbah rumah sakit, limbah rumah tangga, pertambangan dan berbagai aktivitas lainnya.  Kondisi ini belum termasuk kegiatan diseluruh DAS yang bermuara kearah teluk kendari.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya pencemaran bahan oragnik yang cukup tinggi di Perairan Teluk Kendari dengan status pencemaran di Teluk Kendari tercemar sedang. Pencemaran di teluk Kendari dapat dibagi berdasarkan karakteristik fisik kimia dan biologi.  Kualitas perairan Teluk Kendari akan terus menurun sejalan dengan pertambahan penduduk dan aktivitas pembangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhtar Kumkel (2006) didapatkan akumulasi logam berat Merkuri, Cadmium pada sedimen dan kerang Bakau (polymesoda sp) yang dikawasan teluk kendari.  Ada perbedaan kandungan Hg dan Cd pada masing-masing stasiun penelitian baik pada sedimen maupun pada kerang. Rata-rata kandungan Hg pada sedimen dan kerang bakau adalah 0,73 mg/kg dan 0,6174 mg/kg dan kandungan Cd pada sedimen dan kerang bakau adalah  0,0108 mg/kg dan 0,0148 mg/kg.  Ada kesesuaian kandungan Merkuri dan Cadmium antara kerang dan sedimen di masing-masing stasiun.  (Tabel …)

Tabel.4… Hasil penelitian mengenai pencemaran yang terjadi diteluk Kendari

No.	Judul	Sumber/  Penyusun	Substansi   (Hasil Kajian & Penyebab Dampak)
1.	Evaluasi Status pencemaran Teluk Kendari	Utama K. Pangeran, 1994	1.      Adanya pencemaran bahan oragnik yang cukup tinggi di Perairan Teluk Kendari dengan status pencemaran di Teluk Kendari tercemar sedang  2.      Pencemaran di teluk Kendari dapat dibagi dalam empat kelompok berdasarkan karakteristik fisik kimia dan biologi yang dipengaruhi oleh aktivitas disekitar perairan Teluk Kendari. Semakin jauh dari garis pantai dan semakin kearah laut lepas, kualitas perairan ini semakin baik 3.      Kualitas perairan Teluk Kendari akan terus menurun sejalan dengan pertambahan penduduk dan aktivitas pembangunan.
2.	Pencemaran Logam Berat  (Merkuri Dan Cadmium) Pada Kerang Dan Sedimen Di Teluk Kendari	Mochtar Kumkelo, 2006 (Lembaga Kajian Kesehatan & Advokasi Lingkungan)	1.      Terdapat akumulasi logam berat Merkuri, Cadmium pada sedimen dan kerang Bakau (polymesoda sp).  2.      Ada perbedaan kandungan Hg dan Cd pada masing-masing stasiun penelitian baik pada sedimen maupun pada kerang. Rata-rata kandungan Hg pada sedimen dan kerang bakau adalah 0,73 mg/kg dan 0,6174 mg/kg dan kandungan Cd pada sedimen dan kerang bakau adalah  0,0108 mg/kg dan 0,0148 mg/kg 3.    Ada kesesuaian kandungan Merkuri dan Cadmium antara kerang dan sedimen di masing-masing stasiun.

2.4.2. Abrasi dan sedimentasi

Abrasi adalah proses pelepasan partikel organik dan anorganik yang bersumber dari daratan yang biasanya proses ini karena arus dan gelombang yang menerpa pantai. Proses ini menjadikan daratan kehilangan luasnya dan memberikan sumbangan partikel anorganik (TSS) kebadan air. Pada daerah pesisir kota kendari kondisi ini tidak terlalu terlihat, kecuali paada daerah Kelurahan Talia, Petoana dan Bungkutoko yang karena pengaruh gelombang mengikis kawasan pantai hingga beberapa meter kearah darat. Daerah yang terparah adalah kelurahan Bungkutoko barat yang terletak disisi mulut teluk kendari. Kondisi ini karena arus yang laut yang disebabkan oleh alur pelayaran umum seperti jalur kapal cepat.  Kecepatan kapal yang menggerakkan gelombang dan arus kearah pantai setiap harinya menyebabkan abrasi yang parah dan makin hari makin membesar.

Proses sedimentasi lebih parah terjadi pada sisi barat kawasan pesisir kota kendari.  Kondisi ini dipacu oleh pasokan sumber sedimentasi yang berasal dari DAS Kambu, Angguya dan Wanggu. Semakin parahnya kerusakan pada hulu sungai menjadikan proses abrasi pada daerah hulu, hilir sehingga terjadi pasokan yang tidak terkontrol pada masing-masing DAS ini. Sejak beberapa tahun terakhir telah dilakukan beberapa penelitian mengenai laju sedimentasi dan sumbangan bahan anorganik keteluk Kendari. Hasil kajian tersebut diantaranya pada tahun 2001 total erosi dan total sedimentasi DAS wanggu mencapai 1.166.251,5 m³/tahun (metode MPM) dan 1.909.750 m³/tahun (metode Einstein), DAS Kambu menyumbang sekitar 45.940 m³/tahun (metode MPM) dan 105.940 m³/tahun (metode Einstein) dan DAS Mandonga mencapai 118.090 m³/tahun (metode MPM) dan 286.859 m³/tahun (metode Einstein) (Laporan Analisis Data 2004).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa kajian dan penelitian mengenai sedimentasi yang terdapat di Teluk Kendari

Tabel.5.. Hasil penelitian mengenai sedimentasi yang terjadi diteluk Kendari

No.	Judul	Sumber/  Penyusun	Substansi Hasil Kajian
1.	Analisis dampak pedangkalan TK terhadap aktifitas masyarakat dan strategi penanggulangannya	Marzuki Iswandi, 2000	1.Tahun 2000 Total sedimentasi mencapai 760.040 m3 (penyebab 75,2 % oleh aktivitas pembangunan, 19.5 % oleh erosi lahan, 5,3 % oleh sampah).  2.Tahun 2015 Pelabuhan TK kehilangan fungsi sbg pelabuhan (dampak fisik) dan akan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 37,6 M/th. 3.Pertumbuhan penduduk yang tinggi, olehnya itu harus di tekan dari 5,19 % menjadi 2 % ; mempertahankan luas hutan didaerah tangkapan air TK; penggunaan lahan  mengacu pada tataruang .
2.	Study Laju Pendangkalan Teluk Kendari dalam Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir	La Harudu, 2002	1.                     Transport  sedimen pada muara sungai Wanggu, Kambu dan Mandonga ke Teluk Kendari sebesar 1.330.281,5 m3/tahun berdasarkan metode MPM dan 2.302.549m3/tahun menurut metode Einstein. Suplay sedimen di muara S. Wanggu sebesar 88,45% (MPM) & 82,97% (Einstein), S. Kambu sebesar 3,46% (MPM) & 4,57% (Einstein) dan S. Mandonga sebesar 8,09% (MPM) & 12,46 % (Einstein)  2.                     Transport sedimen hasil prediksi berdasarkan curah hujan selama 10 tahun (1992-2000) diperoleh bahwa dari DAS sekitar Teluk Kendari adalah sebesar 1.558.861,43 m3/tahun untuk metode MPM dan 2.721.294 m3/tahun menurut metode Einstein 3.                     Total volume sedimen yang mengendap di Teluk Kendari dalam kurun waktu 34 tahun sebesar 54.025.631 m3. 4.                     Laju pendangkalan Teluk Kendari adalah sebesar 0,207m/tahun.

2.4.3. Penyebab Pendangkalan dan Pencemaran

dari hasil kajian dan penelitian mengenai pendangkalan dan pencemaran Teluk Kendari maka dapat uraikan beberapa penyebab pendangkalan dan pencemaran Teluk Kendari antara lain ;

1.      Pendangkalan Teluk Kendari akibat sedimentasi Sungai Wanggu, Kambu dan Mandonga (penyumbang sedimen terbesar adalah sungai Wanggu > 80%). Hal ini terkait dengan tingginya aktivitas pertanian dan perambahan hutan di bagian hulu DAS Wanggu. Terkait dengan upaya pengelolaan mestinya bagian hulu DAS harus mendapat prioritas dan intensif untuk melakukan upaya-upaya RLKT  berdasarkan kondisi biofisik wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Kenyataannya bahwa sedimentasi yang terangkut di Teluk Kendari pada muara Sungai Wanggu semakin memperlihatkan laju yang semakin meningkat. Hanya persoalannya diperlukan koordinasi lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan provinsi.

2.      Pemanfaatan lahan yang kurang terkendali akibat perambahan hutan (TAHURA, Nanga-Nanga dan Boro-boro) dan  penambangan bahan galian pasir kuarsa bagian utara Teluk Kendari

3.      Banyak lahan-lahan kosong yang belum dimafaatkan secara maksimal di sekitar kawasan teluk (TAHURA dan Nanga-Nanga)

4.      Area dermaga tradisional yang kurang terawat dan tidak efektif penggunaannya

5.      Kurangnya pemeliharaan ruang terbuka hijau

6.      Kualitas perairan semakin buruk karena sedimentasi, pencemaran limbah rumah tangga dan aktivitas pelabuhan (kapal)

7.      Timbulnya pencemaran akibat aktivitas penduduk kota dan daerah hulu sungai yang bermuara di Teluk Kendari melalui angkutan sedimen yang yang mengendap di muara

8.      Sistem pertanian/pengairan dibagian hulu DAS yang menggunakan pestisida atau obat-obatan lainnya

9.      Aktivitas petambangan yang destruktif seperti pengambilan terumbu karang dan batu pasir untuk fondasi bangunan dan darmaga

10.  Penataan kawasan Teluk Kendari belum tertata menurut tata ruang kota (pembangunan perumahan dan bangunan lainya kurang memperhatikan sempadan sungai dan terkesan tampak kumuh dan tidak tertata)

11.  Manajemen aktivitas pariwisata di kawasan Teluk Kendari kurang terintegrasi dengan baik

12.  Semakin berkurangnya hutan mangrove sebagai penahan material endapan pantai/ sedimentasi, karena adanya alih fungsi rawa mangrove menjadi lahan tambak, pelabuhan, kawasan industri perikanan  dan bangunan perumahan dan pertokoan (Penempatan bangunan yang berlebihan) sehingga mengurangi akses publik ke kawasan tersebut secara bebas dan akan menyebabkan berkurangnya daya resap tanah terhadap air (hujan)

13.  Lembaga yang berwewenang belum memiliki perangkat dan dana yang memadai untuk melakukan pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan

14.  Belum adanya kelembagaan masyarakat yang kuat ditingkat masyarakat nelayan/rumput laut/petambak sehingga menyebabkan pemanfaatan sumber daya semaunya tanpa ada kesepakatan menjaga sumberdaya pesisr dan laut

15.  Lemahnya komitmen dan penegakan aturan menjadikan semua orang bebas melakukan aktivitas tanpa ada kesepakatan untuk menjaga sumberdaya alam

16.  Alih fungsi rawa mangrove menjadi lahan tambak mengakibatkan penurunan kualitas ekologi karena hilangnya fungsi penahan material endapan pantai

17.  Produktivitas tambak masih rendah sehingga lahan tambak beralih fungsi menjadi bangunan pemukiman dan pertokoan

18.  Sanitasi lingkungan kota yang belum memadai:

-     Jaringan drainase yang belum baik dan sering terjadinya penyumbatan saluran akibatnya pada musim hujan  air meluap dan menyebabkan banjir

-     Kapasitas penangan sampah yang belum memadai, sehingga masih ada sampah yang dibuang kesungai dan dibakar.

19.  Akibat hilangnya pohon mangrove maka proteksi pantai semakin lemah dan memicu terjadinya aberasi

20.  Aktivitas pertambangan yang desktruktif seperti penambangan/penggalian tanah di gunung di kawasan teluk untuk penimbunan/reklamasi dan  penggalian terumbu karang serta pasir untuk fondasi bangunan dan dermaga, perlu pengawasan dan pelarangan agar tidak semakin parah.