AKTIVITAS TAMBANG, ANCAM PULAU KABAENA

Posted: Oktober 6, 2012 in Uncategorized

Konsesi tambang PT BillyPulau Kabaena (Kobaena) adalah sebuah pulau kecil yang hanya berukuran sekitar 86 ribu 769 hektar dengan kondisi geografisnya di dominasi perbukitan dan pegunungan. Pulau yang di huni sekitar 29 ribu jiwa lebih ini menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Penduduk aslinya suku moronene sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Saat masih berada di wilayah administrasi kabupaten Buton, pulau Kabaena sudah di kenal masyarakat sebagai penghasil gula aren, gula kelapa dan jambu mete.

Jika kita berkunjung ke pulau Kabaena, dari jauh kita sudah bisa menyaksikan keindahan panorama puncak sabampolulu dan batu sangia yang menjulang  tinggi lebih dari seribu meter di atas permukaan laut, sementara pemukiman masyarakat berderet mengikuti bibir pantai, sementara di punggung-punggung bukit, kegiatan pertambangan juga begitu nampak. Konon, hampir seluruh wilayah pulau ini mengandung material tambang. Terbukti saat bergabung dengan Kabupaten Bombana menjadi satu daerah otonom baru, di pulau ini sudah terbit sekitar 37 izin usaha pertambangan, di antaranya PT. Billy Indonesia, PT Cromindo, PT Prima Nusa Sentosa dan PT Anugrah Harisma Barakah. Dengan janji-janji pembagian keuntungan dan kesejahteraan, lahan-lahan pertanian masyarakat seperti di desa Pongkalaero dan Puununu di kapling menjadi konsesi pertambangan.

Selain di dua desa ini, beberapa desa lain seperti desa Lambale kecamatan Kabaena Timur dan di kecamatan Kabaena tengah juga terjadi hal yang sama.  Besarnya gempuran aktivitas pertambangan ini  membuat masyarakat di pulau Kabaena tidak berdaya, terlebih lagi pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terkesan mengabaikan jeritan penderitaan mereka. Bahkan dengan modus revisi tata ruang wilayah, tim terpadu bentukan pemerintah pusat merekomendasikan penurunan status sekitar 4 ribu 246 hektar kawasan hutan lindung  di pulau Kabaena menjadi kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yang di putuskan tanpa persetujuan masyarakat setempat.

Sejumlah aktivis lingkungan yang kami temui menduga adanya kepentingan pertambangan di balik usulan revisi tata ruang wilayah provinsi, mengingat tokoh masyarakat, tokoh adat maupun anggota DPRD dari daerah setempat tak tau adanya rekomendasi penurunan status kawasan hutan di pulau Kabaena, padahal dalam ketentuannya masyarakatlah yang paling berperan menentukan kaplingan lahan untuk direkomendasikan dalam revisi tata ruang wilayah. Kepada kami anggota DPRD Bombana asal pemilihan Kabaena Sahrun Gaus menduga, bahwa usul perubahan status dalam revisi tata ruang wilayah berkaitan erat dengan rencana Gubernur Sultra Nur Alam untuk menjadikan Sultra sebagai pusat kawasan industry pertambangan nasional.

Pemerintah Sulawesi tenggara memang sudah menyiapkan satu konsep tentang pengelolaan sector pertambangan sebagai perwujudan rencana membangun pusat kawasan ekonomi khusus pertambangan. Kepala bidang sumber daya mineral Dinas ESDM Sultra Burhanudin menceritakan, jika selama ini pengelolaan sector pertambangan belum berkontribusi positif terhadap pendapatan maupun pembangunan daerah, sehingga dengan adanya program kawasan ekonomi khusus pertambangan, maka pengelolaan sector pertambangan dipastikan bisa berkontribusi besar terhadap pendapatan dan pembangunan daerah.

Dalam banyak kasus, model pengelolaan sector pertambangan cenderung berdampak negative terhadap warga sekitar. Daya rusaknya yang begitu besar terhadap lingkungan, memicu terjadinya bencana ekologis, sumber air bersih akan tercemar sementara ancaman banjir kian menghantui warga. Bagaimana tidak, dari data jaringan tambang Sultra dan LSM Sagori, luas konsesi perusahaan tambang yang sudah terkapling di pulau Kabaena seluas 47 ribu 748 hektar dari total sekitar 86 ribu 769 hektar luas wilayah pulau Kabaena. Itu berarti hampir separuh wilayah pulau kecil ini adalah konsesi tambang. Hal inilah yang membuat warga sekitar khawatir sumber air bersih mereka tercemar.

Selama kami berada di pulau kecil ini, potret kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang Nampak begitu jelas. Truk-truk pengangkut tanah bercampur material Nikel keluar masuk dari lokasi penambangan, sementara suara mesin pengeruk terus terdengar sepanjang hari. Jika di asumsikan, dalam sehari setiap perusahaan tambang  berhasil membuka 10 meter persegi lahan konsesi mereka, maka ke 37 perusahaan tambang yang ada, setiap harinya bisa merusak lahan baru seluas 370 meter persegi atau hampir 4 kali ukuran lapangan sepak bola. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, bukan tidak mungkin, pada 65 tahun kedepan atau sekitar tahun 2077, bumi Moronene Tokotua Kabaena akan hilang dari peta Sulawesi tenggara. Sungguh mengerikan, atas nama kesejahteraan, pemerintah daerah rela mempertaruhkan pulau Kabaena di tangan para pengusaha tambang.

Masyarakat pulau Kabaena pasti sepakat dengan niat baik pemerintah daerah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kesejahteraan, akan tetapi, bayang-bayang gagalnya industry pertambangan yang terjadi dihampir seluruh daerah, telah membuat mereka paranoid, sebab umumnya masyarakat local tidak hanya menderita saat pertambangan beroperasi, tetapi juga mendapat warisan kerusakan lingkungan yang begitu besar.

SALAM LESTARI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s