BUTON TENGAH & POLEMIK CALON IBUKOTA

Posted: Mei 29, 2013 in Uncategorized

peta Gambaran Umum

  1. Usul percepatan pemekaran kabupaten Buton Tengah

Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, wilayah kabupaten Buton terbagi menjadi 4 wilayah otonom baru yakni Kabupaten Buton sebagai Induk, Kota Bau-bau yang di mekarkan tanggal 1 Juni 2001 dan Kabupaten Bombana dan Wakatobi yang di mekarkan tanggal 18 Desember 2003. Pasca pemekaran Kota Baubau, sekitar tahun 2002 sejumlah tokoh masyarakat Gulamasta kala itu (Kec. Gu, Lakudo, Sangiawambulu, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Mawasangka dan Talaga Raya) kemudian menganggas percepatan pembentukan kabupaten Buton Tengah. Keinginan masyarakat di wilayah Buton Tengah ini selanjutnya mendapat respon positif dari DPRD dan Pemda Kabupaten Buton yang kemudian di tindaklanjuti dengan penyusunan dokumen usul percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah.

Awalnya, usul percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah ini berjalan lancar, namun setelah munculnya nama Wamengkoli sebagai lokasi ibukota kabupaten yang di tetapkan berdasarkan Kajian Daerah (kajian Pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Buton), maka reaksi protes masyarakat khususnya di wilayah Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Mawasangka dan Talaga Raya mulai bermunculan. Protes ini kemudian mengemuka saat anggota DPR RI, DPD RI dan Dirjen Otonomi Daerah meninjau calon wilayah kabupaten Buton Tengah sekitar bulan September 2007.

Persoalannya adalah dasar regulasi saat penentuan lokasi calon ibukota kabupaten yang kajiannya dilakukan oleh tim hasil bentukan pemerintah kabupaten Buton mengacu pada PP Nomor 129 Tahun 2000 yang kemudian melahirkan rekomendasi DPRD Kabupaten Buton berdasarkan hasil persetujuan para kepala desa, lurah dan BPD yang ada di cakupan wilayah kabupaten Buton Tengah.

Dokumen usul percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah ini kemudian terhambat dengan berbagai persoalan persyaratan hingga akhirnya tertunda beberapa tahun, nanti setelah tahun 2012, usul percepatan pemekaran kabupaten Buton Tengah kembali mengemuka. Yang jadi masalah sekarang, dokumen dasar pembentukan Buton Tengah yang mengacu pada PP Nomor 129 tahun 2000 telah di amandement menjadi PP Nomor 78 Tahun 2007, sehingga dokumen usul pembentukannya, khususnya yang terkait dengan penentuan calon lokasi ibukota kabupaten Buton Tengah yang di rekomendasikan tunggal oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Buton di Wamengkoli, bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2007.

Dalam dokumen penelitian Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Jogjakarta yang berjudul “Integrasi Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Pemilihan Letak Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Buton Tengah” yang dilakukan tahun 2009 di peroleh bahwa salah satu syarat usulan pembentukan daerah otonom baru adalah adanya lokasi calon ibukota. Pengusulan calon ibukota merupakan satu paket dengan pengusulan pembentukan daerah, sehingga calon lokasi ibukota di tetapkan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pasal 4 PP Nomor 78 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pembentukan kabupaten/kota harus memenuhi syarat administrative, teknis, dan fisik kewilayahan. Selanjutnya dalam pasal 7 di sebutkan bahwa syarat fisik kewilayahan sebagaimana di atur dalam pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Sementara itu Departemen Permukiman dan prasarana wilayah menentukan beberapa criteria tentang penilaian lokasi ibukota yang terdiri dari aspek ruang, jumlah penduduk dan potensi daerah. Untuk aspek ruang terdiri dari :

  1. Calon ibukota kabupaten mampu memberikan pelayanan bagi seluruh wilayah kabupaten baru.
  2. Luas wilayah memadai untuk mendukung aktivitas social ekonomi, budaya dan politik.
  3. Calon ibukota kabupaten memiliki pola interaksi dengan wilayah sekitarnya (hinterland).
  4. Lokasi calon ibukota kabupaten secara fisik tidak berdekatan dengan ibukota kabupaten/kota lain.
  5. Mempunyai akses yang baik terhadap sumber daya air.

Sedangkan untuk aspek penduduk di tentukan berdasarkan :

  1. Jumlah penduduk
  2. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian non pertanian
  3. Ketenaga kerjaan.

Dan untuk aspek potensi daerah, lebih pada pertimbangan :

  1. Sarana dan prasarana transportasi
  2. Perumahan dan permukiman
  3. Lembaga keuangan
  4. Sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pariwisata, seni dan olahraga.

Dalam ketentuan pasal 12 poin 3 PP Nomor 78 Tahun 2007 di tegaskan bahwa, “Penentuan calon lokasi ibukota dilakukan setelah adanya Kajian Daerah terhadap :

  1. Aspek tata ruang
  2. Ketersediaan fasilitas
  3. Aksebilitas
  4. Kondisi dan letak geografis
  5. Kependudukan, social ekonomi, social politik dan social budaya”.

Seluruh persyaratan dalam ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2007 ini merupakan ketentuan mutlak yang di pedomani sebelum mengeluarkan rekomendasi satu nama calon lokasi ibukota, dengan rincian sebagai berikut :

  1. Aspek Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang sedangkan penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kaitannya dengan penentuan lokasi calon ibukota, maka lokasi yang di rekomendasikan berdasarkan fungsi kawasan utama adalah kawasan budidaya dengan menghindari kawasan lindung.

  1. Aspek Ketersediaan Fasilitas

Suatau wilayah yang di tetapkan menjadi ibukota suatu daerah otonom (kabupaten) akan berkembang menjadi sebuah kota kecil. Sebagai suatu wilayah perkotaan, maka angka urbanisasi akan meningkat sehingga meningkatkan jumlah penduduk di suatu kota. Hal ini dikarenakan fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan, politik dan perdagangan sehingga akan membuka peluang lapangan kerja baru baik di sector pemerintahan seperti PNS, perdagangan (barang dan jasa) maupun politick. Sehingga dengan meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk, maka fasilitas yang di butuhkan  juga akan bertambah.

  1. Aspek Letak Geografis dan Topografis

–      Letak Geografis

–      Kondisi geografis yang meliputi aspek lokasi, posisi dan susunan keruangan (pola) merupakan salah satu pertimbangan untuk menjadi dasar penentuan calon lokasi ibukota dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat melayani masyarakat secara efisien baik dari segi biaya maupun waktu, maka letak ibukota kabupaten akan lebih baik jika berada di tengah-tengah atau “centris” terhadap daerah di sekitarnya.

–      Letak Topografi

Letak topografi ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan calon lokasi ibukota kabupaten. Hal ini dikarenakan karena fungsi kota sebagai pusat pelayanan, pusat permukiman, serta pusat kegiatan lainnya. Maksudnya adalah kondisi kemiringan lereng, bentuk lahan dan hubungannya dengan kerawanan bencana, sehingga jika kondisi kemiringannya relative datar maka kota tersebut akan berkembang terkecuali ada kebijakan baru dari pemerintah.

  1. Aksebilitas

Yang dimaksud dengan tingkat aksebilitas adalah kemudahan mencapai kota tersebut/wilayah lain yang berdekatan, atau bisa juga dilihat dari sudut kemudahan mencapai/menjangkau wilayah lain yang berdekatan bagi masyarakat yang tinggal dikota tersebut atau sebaliknya. Secara umum ada beberapa unsure yang mempengaruhi  tingkat aksebilitas, misalnya kondisi jalan, jenis alat angkutan yang tersedia, frekuensi keberangkatan dan jarak.

  1. Aspek Kependudukan

Kota merupakan tempat terkonsentrasinya penduduk, sehingga jumlah penduduk diperkotaan jauh lebih besar di banding jumlah penduduk yang ada di pedesaan. Banyaknya jumlah penduduk di perkotaan disebabkan oleh pertumbuhan secara alami dan urbanisasi.

Dalam tesis ini, penentuan calon lokasi ibukota kabupaten dilakukan melalui proses pemilihan lokasi yang terdisi dari tiga tahap yaitu :

  1. Pemeriksaan wilayah untuk mengidentifikasi daerah kandidat.
  2. Pemilihan daerah potensial di antara daerah kandidat
  3. Pemilihan lokasi tunggal.

Terkait penentuan Populasi dalam tesis ini dilakukan pada semua wilayah yang menjadi kandidat lokasi, dengan tehnik pengambilan sampel dilakukan bersamaan dengan pengecekan lapangan hasil interpretasi.

Secara singkat dapat dilihat dalam bagan alir berikut :

UU Nomor 22 Tahun 1999 yang di amandemen menjadi

UU Nomor 32 Tahun 2004

  1. Hasil Analisis Data Penelitian dan Rekomendasi

Dari proses penelitian yang dilakukan secara independent, maka peneliti Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Jogjakarta merekomendasikan nama calon lokasi ibukota kabupaten Buton Tengah yang dilihat pada kondisi fisik wilayah berupa konfigurasi wilayah, aksebilitas dan ketersediaan fasilitas. Berdasarkan hasil analisis permodelan lokasi potensial ibukota, maka lokasi yang di rekomendasikan di bagi menjadi 3 kategori yakni, wilayah potensial I, wilayah potensial II dan wilayah potensial III, dalam artian bahwa lokasi calon ibukota kabupaten yang di rekomendasikan terdapat dua atau lebih yang di susun berdasarkan peringakat tertinggi yakni :

  1. 1.   Potensial Peratama Mawasangka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, Mawasangka memiliki banyak kelebihan di banding kecamatan lainnya, yakni :

–      Kemiringan Lahan

Mawasangka merupakan ibukota kecamatan Mawasangka yang merupakan calon lokasi ibukota kabupaten dengan tingkat kemiringan lereng antara 0 sampai 3 %.

–      Air bersih telah dikelola PDAM sehingga kebutuhan air bersih dapat tercukupi

–      Dimawasangka terdapat pelabuhan very yang menghubungkan pulau Kabaena Kabupaten Bombana.

–      Secara geografis wilayah Mawasangka lebih sentries (posisi paling tengah) di banding 6 wilayah kecamatan lainnya di cakupan wilayah Buton Tengah. Wilayah tersebut terdiri dari Kota Baubau, Dongkala Kabaena Bombana, dan kabupaten Muna bagian barat.

–      Wilayah mawasangka juga lebih dekat dengan jalur pelayaran nasional yang memungkinkan angkutan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik, sehingga saat menjadi ibukota kabupaten akan berkembang dengan pesat.

–      Dari segi pelayanan public yang dapat dilihat dari jarak tempuh rata-rata dari ibukota kecamatan lainnya wilayah Buton Tengah, Mawasangka adalah wilayah yang paling cepat di jangkau, hal ini lebih di dukung oleh keberadaan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Talaga Raya yang meliputi pulau talaga dan pulau kabaena bagian selatan.

–      Ketersediaan fasilitas dasar sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dan perekonomian, terdiri dari gedung Pembantu Bupati Wilayah Gulamas Mawasangka, fasilitas pemerintahan kecamatan, lembaga perbankan (BRI) Kantor Pos dan Pasar. Selain itu masyarakat mawasangka juga tekah menghibakan lahan untuk pembangunan perkantoran seluas 2000 hektar yang sudah memiliki ketetapan hokum (akta hibah tanah).

Pertimbangan lain yang memposisikan Mawasangka sebagai Calon lokasi ibukota kabuopaten untuk potensial utama adalah :

–      Kecamatan Mawasangka adalah kecamatan tertua yang telah terbentuk sejak kewedanan Buton yang saat itu terdiri dari 15 distrik, demikian pula dengan terbentuknya kabupaten Buton yang di buktikan dengan Polsek Mawasangka saat terbentuknya Polres Buton berada pada nomor urut 01 dan Koramil pada saat terbentuknya Kodim 1413 Buton adalah nomor urut 04.

–      Pada saat terbentuknya perwakilan pemerintahan Buton bagian barat dan pembantu Bupati Buton yang mencakup wilayah Buton Tengah, kantor pembantu Bupati Buton saat itu di tempatkan di Mawasangka, kecamatan Mawasangka.

  1. 2.   Potensian Kedua adalah Lombe

Lombe adalah ibukota kecamatan Gu yang dalam analisis tesis ini memeiliki keunggulan :

–      Tingkat kemiringan lahannya antara 0 sampai 8 %.

–      Air bersih sudah di kelola PDAM

–      Terdapat jalan kolektor yang menghubungkan kota Raha dengan Baubau

–      Dari segi pelayanan public yang dilihat dari jarak tempuh rata-rata dari ibukota kecamatan, masuk kategori cukup terjangkau.

–      Fasilitas pemerintah dan perekonomian, lombe hanya memiliki kantor kecamatan, kantor pos, perbankan dan pasar.

–      Untuk pengembangan pelabuhan membutuhkan biaya yang sangat besar karena jarak garis pantai dan laut yang lebih dalam sangat jauh.

  1. 3.   Lakudo

Dalam tesis ini, Lakudo hanya memiliki kelebihan yakni :

–      Tingkat kemiringan lahan berada antara 0 sampai 8 %

–      Air bersih sudah di kelola PDAM

–      Memiliki jalan kolektor yang menghubungkan kota Baubau dengan kota Raha.

–      Dari segi pelayanan public yang di lihat dari perjalanan rata-rata, masuk dalam kategori yang cukup terjangkau.

–      Dari segi fasilitas dasar sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dan perekonomian, Lakudo hanya memiliki fasilitas kantor kecamatan.

–      Pengembangan pelabuhan juga membutuhkan biaya yang sangat besar karena jarak garis pantai dengan laut yang lebih dalam cukup jauh, terkecuali di bangun pada wilayah yang berbatasan lansung dengan Lakudo.

Berdasarkan hasil kajian akademik (hasil penelitian Tesis Pasca Sarjana UGM) yang sudah di uji kebenarannya di hadapan para guru besar UGM Jogjakarta, serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 78 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012, maka kami dari konsorsium Masyarakat Buton Tengah menyampaikan beberapa pemikiran/gagasan sebabagi bentuk pernyataan resmi yakni :

  1. Mendukung rencana percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah.
  2. Meminta Pemerintah Kabupaten Buton dan DPRD Buton, untuk segera melakukan koreksi, evaluasi dan pengkajian atas penetapan Wamengkoli sebagai Ibukota Kabupaten Buton Tengah.
  3. Mengingat rekomendasi penelitian Pasca Sarjana UGM Jogjakarta dan ketentuan UU 32 Tahun 2004, PP Nomor 78 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 yang mengatur tentang pertimbangan strategis, pertimbangan teknis, Administratif, aksebilitas, ketersediaan lahan, social ekonomi, social Politik dan social Budaya serta sejarah, maka kami meminta DPRD Kabupaten Buton dan Bupati Buton segera mencabut nama Wamengkoli sebagai calon ibukota kabupaten dan merekomendasikan Mawasangka sebagai Calon tunggal Ibukota Kabupaten Buton Tengah.
  4. Mendesak kepada Mentri dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah), DPR RI, dan DPD RI untuk meninjau lansung Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Buton Tengah yang sudah di rekomendasikan melalui penenlitian dan kajian akademik (Tesis Pasca Sarjana UGM). Dan mempercepat proses pembahasan dan pemekaran Kabupaten Buton Tengah. Untuk mendukung rekomendasi ini, maka kami juga menyampaikan beberapa lampiran :

–      Berita acara rapat masyarakat Mawasangka yang berasal dari kecamatan Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Mawasangka dan Talaga Raya.

–      Data monografi kecamatan Mawasangka

–      Foto copy surat gubernur provinsi Sulawesi tenggara nomor 136/3056 tanggal 6 Juni 2008.

–      Foto copy keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008

–      Foto copy surat Bupati Buton Nomor 135/2210 tanggal 12 Mei 2008

–      Desain tata ruang wilayah kecamatan Mawasangka

–      Akta hibah tanah 2000 hektar yang sudah memiliki kekuatan hokum dari pemerintah.

–      Dokumen tesis hasil penelitian “Integrasi Pengindraan Jauh dan Sitem Informasi Geografis Untuk Pemilihan Letak Calon Ibukota Kabupaten Buton Tengah.”

Demikian Summary Eksekutif hasil penelitian Pasca Sarjana UGM Jogjakarta atas rekomendasi penentuan calon lokasi ibukota kabupaten Buton Tengah serta butir-butir pemikiran dan gagasan Konsorsium Masyarakat Buton Tengah untuk menjadi bahan koreksi dan evaluasi terhadap keputusan Bupati dan DPRD Kabupaten Buton.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s