peta Gambaran Umum

  1. Usul percepatan pemekaran kabupaten Buton Tengah

Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, wilayah kabupaten Buton terbagi menjadi 4 wilayah otonom baru yakni Kabupaten Buton sebagai Induk, Kota Bau-bau yang di mekarkan tanggal 1 Juni 2001 dan Kabupaten Bombana dan Wakatobi yang di mekarkan tanggal 18 Desember 2003. Pasca pemekaran Kota Baubau, sekitar tahun 2002 sejumlah tokoh masyarakat Gulamasta kala itu (Kec. Gu, Lakudo, Sangiawambulu, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Mawasangka dan Talaga Raya) kemudian menganggas percepatan pembentukan kabupaten Buton Tengah. Keinginan masyarakat di wilayah Buton Tengah ini selanjutnya mendapat respon positif dari DPRD dan Pemda Kabupaten Buton yang kemudian di tindaklanjuti dengan penyusunan dokumen usul percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah.

Awalnya, usul percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah ini berjalan lancar, namun setelah munculnya nama Wamengkoli sebagai lokasi ibukota kabupaten yang di tetapkan berdasarkan Kajian Daerah (kajian Pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Buton), maka reaksi protes masyarakat khususnya di wilayah Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Mawasangka dan Talaga Raya mulai bermunculan. Protes ini kemudian mengemuka saat anggota DPR RI, DPD RI dan Dirjen Otonomi Daerah meninjau calon wilayah kabupaten Buton Tengah sekitar bulan September 2007.

Persoalannya adalah dasar regulasi saat penentuan lokasi calon ibukota kabupaten yang kajiannya dilakukan oleh tim hasil bentukan pemerintah kabupaten Buton mengacu pada PP Nomor 129 Tahun 2000 yang kemudian melahirkan rekomendasi DPRD Kabupaten Buton berdasarkan hasil persetujuan para kepala desa, lurah dan BPD yang ada di cakupan wilayah kabupaten Buton Tengah.

Dokumen usul percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah ini kemudian terhambat dengan berbagai persoalan persyaratan hingga akhirnya tertunda beberapa tahun, nanti setelah tahun 2012, usul percepatan pemekaran kabupaten Buton Tengah kembali mengemuka. Yang jadi masalah sekarang, dokumen dasar pembentukan Buton Tengah yang mengacu pada PP Nomor 129 tahun 2000 telah di amandement menjadi PP Nomor 78 Tahun 2007, sehingga dokumen usul pembentukannya, khususnya yang terkait dengan penentuan calon lokasi ibukota kabupaten Buton Tengah yang di rekomendasikan tunggal oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Buton di Wamengkoli, bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2007.

Dalam dokumen penelitian Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Jogjakarta yang berjudul “Integrasi Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Pemilihan Letak Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Buton Tengah” yang dilakukan tahun 2009 di peroleh bahwa salah satu syarat usulan pembentukan daerah otonom baru adalah adanya lokasi calon ibukota. Pengusulan calon ibukota merupakan satu paket dengan pengusulan pembentukan daerah, sehingga calon lokasi ibukota di tetapkan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pasal 4 PP Nomor 78 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pembentukan kabupaten/kota harus memenuhi syarat administrative, teknis, dan fisik kewilayahan. Selanjutnya dalam pasal 7 di sebutkan bahwa syarat fisik kewilayahan sebagaimana di atur dalam pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Sementara itu Departemen Permukiman dan prasarana wilayah menentukan beberapa criteria tentang penilaian lokasi ibukota yang terdiri dari aspek ruang, jumlah penduduk dan potensi daerah. Untuk aspek ruang terdiri dari :

  1. Calon ibukota kabupaten mampu memberikan pelayanan bagi seluruh wilayah kabupaten baru.
  2. Luas wilayah memadai untuk mendukung aktivitas social ekonomi, budaya dan politik.
  3. Calon ibukota kabupaten memiliki pola interaksi dengan wilayah sekitarnya (hinterland).
  4. Lokasi calon ibukota kabupaten secara fisik tidak berdekatan dengan ibukota kabupaten/kota lain.
  5. Mempunyai akses yang baik terhadap sumber daya air.

Sedangkan untuk aspek penduduk di tentukan berdasarkan :

  1. Jumlah penduduk
  2. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian non pertanian
  3. Ketenaga kerjaan.

Dan untuk aspek potensi daerah, lebih pada pertimbangan :

  1. Sarana dan prasarana transportasi
  2. Perumahan dan permukiman
  3. Lembaga keuangan
  4. Sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pariwisata, seni dan olahraga.

Dalam ketentuan pasal 12 poin 3 PP Nomor 78 Tahun 2007 di tegaskan bahwa, “Penentuan calon lokasi ibukota dilakukan setelah adanya Kajian Daerah terhadap :

  1. Aspek tata ruang
  2. Ketersediaan fasilitas
  3. Aksebilitas
  4. Kondisi dan letak geografis
  5. Kependudukan, social ekonomi, social politik dan social budaya”.

Seluruh persyaratan dalam ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2007 ini merupakan ketentuan mutlak yang di pedomani sebelum mengeluarkan rekomendasi satu nama calon lokasi ibukota, dengan rincian sebagai berikut :

  1. Aspek Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang sedangkan penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kaitannya dengan penentuan lokasi calon ibukota, maka lokasi yang di rekomendasikan berdasarkan fungsi kawasan utama adalah kawasan budidaya dengan menghindari kawasan lindung.

  1. Aspek Ketersediaan Fasilitas

Suatau wilayah yang di tetapkan menjadi ibukota suatu daerah otonom (kabupaten) akan berkembang menjadi sebuah kota kecil. Sebagai suatu wilayah perkotaan, maka angka urbanisasi akan meningkat sehingga meningkatkan jumlah penduduk di suatu kota. Hal ini dikarenakan fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan, politik dan perdagangan sehingga akan membuka peluang lapangan kerja baru baik di sector pemerintahan seperti PNS, perdagangan (barang dan jasa) maupun politick. Sehingga dengan meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk, maka fasilitas yang di butuhkan  juga akan bertambah.

  1. Aspek Letak Geografis dan Topografis

–      Letak Geografis

–      Kondisi geografis yang meliputi aspek lokasi, posisi dan susunan keruangan (pola) merupakan salah satu pertimbangan untuk menjadi dasar penentuan calon lokasi ibukota dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat melayani masyarakat secara efisien baik dari segi biaya maupun waktu, maka letak ibukota kabupaten akan lebih baik jika berada di tengah-tengah atau “centris” terhadap daerah di sekitarnya.

–      Letak Topografi

Letak topografi ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan calon lokasi ibukota kabupaten. Hal ini dikarenakan karena fungsi kota sebagai pusat pelayanan, pusat permukiman, serta pusat kegiatan lainnya. Maksudnya adalah kondisi kemiringan lereng, bentuk lahan dan hubungannya dengan kerawanan bencana, sehingga jika kondisi kemiringannya relative datar maka kota tersebut akan berkembang terkecuali ada kebijakan baru dari pemerintah.

  1. Aksebilitas

Yang dimaksud dengan tingkat aksebilitas adalah kemudahan mencapai kota tersebut/wilayah lain yang berdekatan, atau bisa juga dilihat dari sudut kemudahan mencapai/menjangkau wilayah lain yang berdekatan bagi masyarakat yang tinggal dikota tersebut atau sebaliknya. Secara umum ada beberapa unsure yang mempengaruhi  tingkat aksebilitas, misalnya kondisi jalan, jenis alat angkutan yang tersedia, frekuensi keberangkatan dan jarak.

  1. Aspek Kependudukan

Kota merupakan tempat terkonsentrasinya penduduk, sehingga jumlah penduduk diperkotaan jauh lebih besar di banding jumlah penduduk yang ada di pedesaan. Banyaknya jumlah penduduk di perkotaan disebabkan oleh pertumbuhan secara alami dan urbanisasi.

Dalam tesis ini, penentuan calon lokasi ibukota kabupaten dilakukan melalui proses pemilihan lokasi yang terdisi dari tiga tahap yaitu :

  1. Pemeriksaan wilayah untuk mengidentifikasi daerah kandidat.
  2. Pemilihan daerah potensial di antara daerah kandidat
  3. Pemilihan lokasi tunggal.

Terkait penentuan Populasi dalam tesis ini dilakukan pada semua wilayah yang menjadi kandidat lokasi, dengan tehnik pengambilan sampel dilakukan bersamaan dengan pengecekan lapangan hasil interpretasi.

Secara singkat dapat dilihat dalam bagan alir berikut :

UU Nomor 22 Tahun 1999 yang di amandemen menjadi

UU Nomor 32 Tahun 2004

  1. Hasil Analisis Data Penelitian dan Rekomendasi

Dari proses penelitian yang dilakukan secara independent, maka peneliti Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Jogjakarta merekomendasikan nama calon lokasi ibukota kabupaten Buton Tengah yang dilihat pada kondisi fisik wilayah berupa konfigurasi wilayah, aksebilitas dan ketersediaan fasilitas. Berdasarkan hasil analisis permodelan lokasi potensial ibukota, maka lokasi yang di rekomendasikan di bagi menjadi 3 kategori yakni, wilayah potensial I, wilayah potensial II dan wilayah potensial III, dalam artian bahwa lokasi calon ibukota kabupaten yang di rekomendasikan terdapat dua atau lebih yang di susun berdasarkan peringakat tertinggi yakni :

  1. 1.   Potensial Peratama Mawasangka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, Mawasangka memiliki banyak kelebihan di banding kecamatan lainnya, yakni :

–      Kemiringan Lahan

Mawasangka merupakan ibukota kecamatan Mawasangka yang merupakan calon lokasi ibukota kabupaten dengan tingkat kemiringan lereng antara 0 sampai 3 %.

–      Air bersih telah dikelola PDAM sehingga kebutuhan air bersih dapat tercukupi

–      Dimawasangka terdapat pelabuhan very yang menghubungkan pulau Kabaena Kabupaten Bombana.

–      Secara geografis wilayah Mawasangka lebih sentries (posisi paling tengah) di banding 6 wilayah kecamatan lainnya di cakupan wilayah Buton Tengah. Wilayah tersebut terdiri dari Kota Baubau, Dongkala Kabaena Bombana, dan kabupaten Muna bagian barat.

–      Wilayah mawasangka juga lebih dekat dengan jalur pelayaran nasional yang memungkinkan angkutan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik, sehingga saat menjadi ibukota kabupaten akan berkembang dengan pesat.

–      Dari segi pelayanan public yang dapat dilihat dari jarak tempuh rata-rata dari ibukota kecamatan lainnya wilayah Buton Tengah, Mawasangka adalah wilayah yang paling cepat di jangkau, hal ini lebih di dukung oleh keberadaan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Talaga Raya yang meliputi pulau talaga dan pulau kabaena bagian selatan.

–      Ketersediaan fasilitas dasar sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dan perekonomian, terdiri dari gedung Pembantu Bupati Wilayah Gulamas Mawasangka, fasilitas pemerintahan kecamatan, lembaga perbankan (BRI) Kantor Pos dan Pasar. Selain itu masyarakat mawasangka juga tekah menghibakan lahan untuk pembangunan perkantoran seluas 2000 hektar yang sudah memiliki ketetapan hokum (akta hibah tanah).

Pertimbangan lain yang memposisikan Mawasangka sebagai Calon lokasi ibukota kabuopaten untuk potensial utama adalah :

–      Kecamatan Mawasangka adalah kecamatan tertua yang telah terbentuk sejak kewedanan Buton yang saat itu terdiri dari 15 distrik, demikian pula dengan terbentuknya kabupaten Buton yang di buktikan dengan Polsek Mawasangka saat terbentuknya Polres Buton berada pada nomor urut 01 dan Koramil pada saat terbentuknya Kodim 1413 Buton adalah nomor urut 04.

–      Pada saat terbentuknya perwakilan pemerintahan Buton bagian barat dan pembantu Bupati Buton yang mencakup wilayah Buton Tengah, kantor pembantu Bupati Buton saat itu di tempatkan di Mawasangka, kecamatan Mawasangka.

  1. 2.   Potensian Kedua adalah Lombe

Lombe adalah ibukota kecamatan Gu yang dalam analisis tesis ini memeiliki keunggulan :

–      Tingkat kemiringan lahannya antara 0 sampai 8 %.

–      Air bersih sudah di kelola PDAM

–      Terdapat jalan kolektor yang menghubungkan kota Raha dengan Baubau

–      Dari segi pelayanan public yang dilihat dari jarak tempuh rata-rata dari ibukota kecamatan, masuk kategori cukup terjangkau.

–      Fasilitas pemerintah dan perekonomian, lombe hanya memiliki kantor kecamatan, kantor pos, perbankan dan pasar.

–      Untuk pengembangan pelabuhan membutuhkan biaya yang sangat besar karena jarak garis pantai dan laut yang lebih dalam sangat jauh.

  1. 3.   Lakudo

Dalam tesis ini, Lakudo hanya memiliki kelebihan yakni :

–      Tingkat kemiringan lahan berada antara 0 sampai 8 %

–      Air bersih sudah di kelola PDAM

–      Memiliki jalan kolektor yang menghubungkan kota Baubau dengan kota Raha.

–      Dari segi pelayanan public yang di lihat dari perjalanan rata-rata, masuk dalam kategori yang cukup terjangkau.

–      Dari segi fasilitas dasar sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dan perekonomian, Lakudo hanya memiliki fasilitas kantor kecamatan.

–      Pengembangan pelabuhan juga membutuhkan biaya yang sangat besar karena jarak garis pantai dengan laut yang lebih dalam cukup jauh, terkecuali di bangun pada wilayah yang berbatasan lansung dengan Lakudo.

Berdasarkan hasil kajian akademik (hasil penelitian Tesis Pasca Sarjana UGM) yang sudah di uji kebenarannya di hadapan para guru besar UGM Jogjakarta, serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 78 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012, maka kami dari konsorsium Masyarakat Buton Tengah menyampaikan beberapa pemikiran/gagasan sebabagi bentuk pernyataan resmi yakni :

  1. Mendukung rencana percepatan pemekaran Kabupaten Buton Tengah.
  2. Meminta Pemerintah Kabupaten Buton dan DPRD Buton, untuk segera melakukan koreksi, evaluasi dan pengkajian atas penetapan Wamengkoli sebagai Ibukota Kabupaten Buton Tengah.
  3. Mengingat rekomendasi penelitian Pasca Sarjana UGM Jogjakarta dan ketentuan UU 32 Tahun 2004, PP Nomor 78 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 yang mengatur tentang pertimbangan strategis, pertimbangan teknis, Administratif, aksebilitas, ketersediaan lahan, social ekonomi, social Politik dan social Budaya serta sejarah, maka kami meminta DPRD Kabupaten Buton dan Bupati Buton segera mencabut nama Wamengkoli sebagai calon ibukota kabupaten dan merekomendasikan Mawasangka sebagai Calon tunggal Ibukota Kabupaten Buton Tengah.
  4. Mendesak kepada Mentri dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah), DPR RI, dan DPD RI untuk meninjau lansung Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Buton Tengah yang sudah di rekomendasikan melalui penenlitian dan kajian akademik (Tesis Pasca Sarjana UGM). Dan mempercepat proses pembahasan dan pemekaran Kabupaten Buton Tengah. Untuk mendukung rekomendasi ini, maka kami juga menyampaikan beberapa lampiran :

–      Berita acara rapat masyarakat Mawasangka yang berasal dari kecamatan Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Mawasangka dan Talaga Raya.

–      Data monografi kecamatan Mawasangka

–      Foto copy surat gubernur provinsi Sulawesi tenggara nomor 136/3056 tanggal 6 Juni 2008.

–      Foto copy keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008

–      Foto copy surat Bupati Buton Nomor 135/2210 tanggal 12 Mei 2008

–      Desain tata ruang wilayah kecamatan Mawasangka

–      Akta hibah tanah 2000 hektar yang sudah memiliki kekuatan hokum dari pemerintah.

–      Dokumen tesis hasil penelitian “Integrasi Pengindraan Jauh dan Sitem Informasi Geografis Untuk Pemilihan Letak Calon Ibukota Kabupaten Buton Tengah.”

Demikian Summary Eksekutif hasil penelitian Pasca Sarjana UGM Jogjakarta atas rekomendasi penentuan calon lokasi ibukota kabupaten Buton Tengah serta butir-butir pemikiran dan gagasan Konsorsium Masyarakat Buton Tengah untuk menjadi bahan koreksi dan evaluasi terhadap keputusan Bupati dan DPRD Kabupaten Buton.

Partai_pemilu

GAMBARAN UMUM

Pola dan strategi pemenangan merupakan sebuah kebutuhan yang paling mendasar untuk memantapkan diri menjadi calon anggota legislative terpilih. Secara umum pola dan strategi pemenangan ini dapat dipastikan sudah di dipersiapkan sejak awal oleh masing-masing calon anggota legislative tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat pusat, dengan tujuan agar bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya. Dalam proses penyusunan pola dan strategi pemenangan ini, para calon anggota legislative umumnya menitikberatkan pada upaya mobilisasi suara lewat money politik sebagaimana yang terjadi pada pemilu-pemilu legislative sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya, pola dan strategi ini tidak cukup efektif untuk mengantarkan calon yang bersangkutan menduduki kursi lembaga legislative. Pola dan strategi seperti ini sesungguhnya cenderung hanya membentuk masyarakat (pemilih) untuk berpikir praktis (politik transaksional) yang tidak hanya merugikan calon anggota legislative yang bersangkutan tetapi juga merugikan masyarakat (pemilih). Sebagai contoh, banyak di antara caleg yang sudah mengeluarkan dana yang sangat besar, namun hanya mendapat suara kecil atau dalam arti kata bahwa dana yang di keluarkan tidak sebanding dengan jumlah suara yang di dapatkan.

Banyak di antara calon anggota legislative melakukan sosialisasi melalui diskusi, pertemuan maupun pemasangan stiker, baliho dan kartu nama yang sebanyak-banyaknya, tanpa memahami karakter dan budaya masyarakat yang menjadi calon pemilihnya. Banyak di antara caleg terjebak pada hitung-hitungan angka pembagian sembako, uang maupun barang, menjelang hari H pemilihan, tanpa mempertimbangkan target dan kebutuhan masyarakat, dan banyak pula caleg yang hanya mengandalkan nama besar pribadinya maupun keluarganya (mantan pejabat, anak pejabat dll) tanpa memperhatikan persentase tingkat kesukaan atau tingkat penerimaan masyarakat, bahkan tak sedikit pula, ada calon anggota legislative berani menggunakan jasa konsultan politik (lembaga survey) yang di bayar mahal untuk memuluskan langkah mereka duduk di lembaga legislative meskipun tak ada jaminan pasti untuk terpilih menjadi anggota legislative.

Tak bisa di pungkiri bahwa paradigma berpikir masyarakat kita selama cenderung terjebak pada asumsi bahwa hanya Caleg yang memiliki persiapan “UANG BANYAK” yang paling berpotensi terpilih menjadi anggota legislative, sementara yang tidak memili “DUIT” atau hanya memiliki “DUIT” pas-pasan, hampir dipastikan GAGAL, padahal kegagalan seorang Caleg dalam Pemilu legislative sangatlah di tentukan oleh POLA & STRATEGI pemenangan yang di gunakan. Memang, setiap Caleg yang maju pada pemilu legislative 2014 pastilah sudah menyiapkan sejumlah strategi pemenangan yang siap dijalankan, akan tetapi pola dan strategi pemenangan tersebut hanya disusun berdasarkan logika-logika sederhana tanpa menggunakan data-data pendukung sebagai pijakan awal untuk melahirkan sebuah konsep yang di wujudkan menjadi pola dan strategi pemenangan.

Factor kunci untuk menyusun Pola & strategi pemenangan adalah tersedianya data-data real yang di butuhkan. Dari data-data ini kemudian akan di kembangkan secara sistematis dengan bentuk piramida utuh.

  1. KEBUTUHAN DATA

Data-data real yang sangat di butuhkan dalam menyusun pola dan strategi pemenangan adalah :

  1. Cakupan wilayah administrasi yang berada dalam satu daerah pemilihan.
  2. Total jumlah penduduk dan klasifikasinya pada setiap jenjang wilayah yang ada di daerah pemilihan.
  3. Total jumlah wajib pilih terdaftar (Data DPT Pingub 2012) dan klasifikasinya pada setiap jenjang wilayah administrasi dalam satu daerah pemilihan.
  4. Jumlah RT dan dusun
  5. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, suku, dan agama.

Data ini di ibaratkan untuk membangun sebuah rumah haruslah lebih dulu menyiapkan materialnya.

2. MENGETAHUI POLA PERHITUNGAN KURSI

3. MENGHITUNG ANGKA BPP AKUMULATIF

4. MENGHITUNGAN ANGKA BPP MASING-MASING CALEG

5. MEMBUAT PERHITUNGAN TARGET SUARA YANG DAPAT.

(MOHON MAAF, SELURUH DATA YANG DI SAMPAIKAN DI ATAS TIDAK BISA DI TAMPILKAN).

CATATAN REFLESI MENUJU 2013

Posted: Januari 4, 2013 in Uncategorized

Time is Money adalah sebuah istilah yang mengandung prinsip hidup untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin saat mengawali rutinitas kita di awal tahun 2013. Komitmen, optimis, semangat dan motivasi untuk mengejar mimpi dan ambisi menjadi sebuah kekuatan besar yang di harapkan mampu menjawab semua keinginan yang sudah di rencanakan sebelumnya. Namun yang jadi masalah sekarang, sejumlah orang terkadang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan tujuan hidup mereka, alhasil manipulasi, tipu daya, korupsi, kolusi, nepotisme bahkan kekerasan menjadi pilihan saat diperhadapkan dengan sebuah kenyataan hidup yang sulit di terima.

Jika berkaca pada peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2012 lalu, cara-cara seperti ini masih menjadi pilihan hidup yang cukup banyak dilakukan masyarakat kita, ada yang rela mencuri atau merampok untuk sekedar mendapatkan uang atau barang secara instant, ada yang nekad menjadi kurir atau pengedar narkoba untuk mendapatkan uang, ada yang berani memanipulasi untuk sekedar mendapatkan keuntungan besar, ada yang terpaksa korupsi untuk sekedar memenuhi nafsuh serakah mereka, bahkan tidak sedikit pula, ada yang rela menjual diri untuk sekedar mendapat uang secepat mungkin.

Yang mengherankan kita adalah, prilaku seperti ini, cenderung dilakukan oleh sebagian mereka yang berkecukupan secara materi, dan hanya sebagian kecil saja yang terpaksa melakukan karena dorongan kebutuhan hidup. Artinya bahwa pilihan hidup yang sesat ini hanyalah bentuk ketidakpuasan untuk menutupi keserakahan dan foya-foya yang selama ini menjadi godaan hidup di dunia.

Pertanyaannya kemudian, apakah cara-cara seperti ini masih tetap di pertahankan dan menjadi pilihan untuk mendapatkan uang di tahun 2013??? Jika demikian, apakah sudah tidak ada cara-cara halal yang lebih terhormat untuk mendapatkan peluang-peluang baru yang lebih menguntungkan??

Memang disadari, jumlah lapangan kerja yang tersedia di provinsi Sulawesi tenggara saat ini belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia, artinya bahwa, jumlah pengangguran di daerah kita masih berada pada posisi yang cukup tinggi di banding daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir di sejumlah media local dan media nasional, jumlah pengangguran di Sultra pada keadaan bulan Mei 2012 mencapai 34 ribu orang, jumlah ini meningkat jika di banding pada keadaan tahun 2011.

Jika mencermati peluang investasi yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru di provinsi Sulawesi tenggara cukup terbuka lebar, seperti investasi di sector perkebunan dan pertambangan, hanya saja untuk sector pertambangan, tingkat kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat minim, jauh berbeda jika di banding dengan sector pertanian yang identik dengan sector padat karya yang sudah barang tentu banyak menyerap tenaga kerja.

Menurut amatan kami, terbatasnya peluang lapangan kerja baru di provinsi Sulawesi tenggara dapat saja di atasi sepanjang pemerintah punya kemauan besar untuk mengoptimalkan keberadaan pusat-pusat pelatihan kerja untuk membina dan mengembangkan keterampilan masyarakat agar bisa menciptakan lapangan kerja baru, selain itu pemerintah juga harus meningkatkan peran sekolah-sekolah kejuruan yang saat ini mulai bergeliat di daerah Sultra.

Kini kita sudah memasuki tahun 2013, ada tidaknya peluang lapangan kerja baru semuanya tergantung pemerintah daerah. Sebagai masyarakat Sultra hanya bisa berharap agar di tahun 2013 yang di yakini banyak membawa keberuntungan benar-benar menjadi tahun keberuntungan bagi mereka yang selama ini mungkin belum beruntung. Masyarakat Sulawesi tenggara juga pasti sangat berharap agar segala tipu daya, manipulasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak lagi menjadi pilihan terpaksa untuk mendapatkan keuntungan materi. Time is money hanyalah slogan semu yang cenderung menjebak kita untuk mengabaikan nilai-nilai ibadah yang kelak menjadi bekal untuk menjalani kehidupan abadi.

TETAPLAH BERPIKIR KRITIS DAN MERDEKA

SALAM LESTARI

Konsesi tambang PT BillyPulau Kabaena (Kobaena) adalah sebuah pulau kecil yang hanya berukuran sekitar 86 ribu 769 hektar dengan kondisi geografisnya di dominasi perbukitan dan pegunungan. Pulau yang di huni sekitar 29 ribu jiwa lebih ini menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Penduduk aslinya suku moronene sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Saat masih berada di wilayah administrasi kabupaten Buton, pulau Kabaena sudah di kenal masyarakat sebagai penghasil gula aren, gula kelapa dan jambu mete.

Jika kita berkunjung ke pulau Kabaena, dari jauh kita sudah bisa menyaksikan keindahan panorama puncak sabampolulu dan batu sangia yang menjulang  tinggi lebih dari seribu meter di atas permukaan laut, sementara pemukiman masyarakat berderet mengikuti bibir pantai, sementara di punggung-punggung bukit, kegiatan pertambangan juga begitu nampak. Konon, hampir seluruh wilayah pulau ini mengandung material tambang. Terbukti saat bergabung dengan Kabupaten Bombana menjadi satu daerah otonom baru, di pulau ini sudah terbit sekitar 37 izin usaha pertambangan, di antaranya PT. Billy Indonesia, PT Cromindo, PT Prima Nusa Sentosa dan PT Anugrah Harisma Barakah. Dengan janji-janji pembagian keuntungan dan kesejahteraan, lahan-lahan pertanian masyarakat seperti di desa Pongkalaero dan Puununu di kapling menjadi konsesi pertambangan.

Selain di dua desa ini, beberapa desa lain seperti desa Lambale kecamatan Kabaena Timur dan di kecamatan Kabaena tengah juga terjadi hal yang sama.  Besarnya gempuran aktivitas pertambangan ini  membuat masyarakat di pulau Kabaena tidak berdaya, terlebih lagi pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terkesan mengabaikan jeritan penderitaan mereka. Bahkan dengan modus revisi tata ruang wilayah, tim terpadu bentukan pemerintah pusat merekomendasikan penurunan status sekitar 4 ribu 246 hektar kawasan hutan lindung  di pulau Kabaena menjadi kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yang di putuskan tanpa persetujuan masyarakat setempat.

Sejumlah aktivis lingkungan yang kami temui menduga adanya kepentingan pertambangan di balik usulan revisi tata ruang wilayah provinsi, mengingat tokoh masyarakat, tokoh adat maupun anggota DPRD dari daerah setempat tak tau adanya rekomendasi penurunan status kawasan hutan di pulau Kabaena, padahal dalam ketentuannya masyarakatlah yang paling berperan menentukan kaplingan lahan untuk direkomendasikan dalam revisi tata ruang wilayah. Kepada kami anggota DPRD Bombana asal pemilihan Kabaena Sahrun Gaus menduga, bahwa usul perubahan status dalam revisi tata ruang wilayah berkaitan erat dengan rencana Gubernur Sultra Nur Alam untuk menjadikan Sultra sebagai pusat kawasan industry pertambangan nasional.

Pemerintah Sulawesi tenggara memang sudah menyiapkan satu konsep tentang pengelolaan sector pertambangan sebagai perwujudan rencana membangun pusat kawasan ekonomi khusus pertambangan. Kepala bidang sumber daya mineral Dinas ESDM Sultra Burhanudin menceritakan, jika selama ini pengelolaan sector pertambangan belum berkontribusi positif terhadap pendapatan maupun pembangunan daerah, sehingga dengan adanya program kawasan ekonomi khusus pertambangan, maka pengelolaan sector pertambangan dipastikan bisa berkontribusi besar terhadap pendapatan dan pembangunan daerah.

Dalam banyak kasus, model pengelolaan sector pertambangan cenderung berdampak negative terhadap warga sekitar. Daya rusaknya yang begitu besar terhadap lingkungan, memicu terjadinya bencana ekologis, sumber air bersih akan tercemar sementara ancaman banjir kian menghantui warga. Bagaimana tidak, dari data jaringan tambang Sultra dan LSM Sagori, luas konsesi perusahaan tambang yang sudah terkapling di pulau Kabaena seluas 47 ribu 748 hektar dari total sekitar 86 ribu 769 hektar luas wilayah pulau Kabaena. Itu berarti hampir separuh wilayah pulau kecil ini adalah konsesi tambang. Hal inilah yang membuat warga sekitar khawatir sumber air bersih mereka tercemar.

Selama kami berada di pulau kecil ini, potret kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang Nampak begitu jelas. Truk-truk pengangkut tanah bercampur material Nikel keluar masuk dari lokasi penambangan, sementara suara mesin pengeruk terus terdengar sepanjang hari. Jika di asumsikan, dalam sehari setiap perusahaan tambang  berhasil membuka 10 meter persegi lahan konsesi mereka, maka ke 37 perusahaan tambang yang ada, setiap harinya bisa merusak lahan baru seluas 370 meter persegi atau hampir 4 kali ukuran lapangan sepak bola. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, bukan tidak mungkin, pada 65 tahun kedepan atau sekitar tahun 2077, bumi Moronene Tokotua Kabaena akan hilang dari peta Sulawesi tenggara. Sungguh mengerikan, atas nama kesejahteraan, pemerintah daerah rela mempertaruhkan pulau Kabaena di tangan para pengusaha tambang.

Masyarakat pulau Kabaena pasti sepakat dengan niat baik pemerintah daerah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kesejahteraan, akan tetapi, bayang-bayang gagalnya industry pertambangan yang terjadi dihampir seluruh daerah, telah membuat mereka paranoid, sebab umumnya masyarakat local tidak hanya menderita saat pertambangan beroperasi, tetapi juga mendapat warisan kerusakan lingkungan yang begitu besar.

SALAM LESTARI

Tanggal 9 Mei 2012 ini merupakan moment penting dan paling bersejarah bagi masyarakat kota Kendari, mengingat pada tanggal 9 Mei 1831 seorang berkebangsaan Belanda bernama Vosmajour untuk pertama kalinya menginjakan kaki di pelabuhan teluk Kendari dan menjadikannya sebagai tempat penimbunan barang dari kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat suku Bajo dan Bugis. Peristiwa inilah kemudian dijadikan sebagai awal terbentuknya Kandai yang kini berubah nama menjadi kota Kendari.

Nama Kendari sendiri untuk pertama kalinya di kenal dengan nama Vormajour Baai atau teluk Vorsmajour, karena keberadaan teluk Kendari inilah, kantor dagang yang di sebut lodge yang muncul dari aktivitas perdagangan masyarakat suku bajo dan bugis di abat ke 19 menjadi hidup.

Jika merunut catatan sejarah yang di tulis vorsmajour maupun informasi dari para pedagang suku bajo dan bugis dahulu, Kendari memang sudah di kenal sebagai kota dagang yang menampung hasil bumi dari kerajaan luwu untuk selanjutnya di kirim ke Sulawesi selatan dan Nusa tenggara. Dimasa pemerintahan kolonial belanda, Kendari sudah menjadi ibukota kewedanan dan ibukota onder afdeling laiwoi. Namun sejalan dengan dinamika perkembangan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau yang terus tumbuh dan berkembang, status Kendari berubah menjadi ibukota kabupaten Kendari dalam wilayah provinsi Sulawesi tenggara. Nanti setelah terbitnya undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang pembentukan provinsi Sulawesi tenggara, Kendari di tetapkan sebagai ibukota provinsi Sulawesi tenggara dengan 2 wilayah kecamatan yakni kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga.

Berselang 14 tahun kemudian, terbit peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1978 tentang penetapan Kendari sebagai Kota Administratif dibawah kepemimpinan walikota Haji Mansyur Pamadeng dengan tiga wilayah kecamatan yakni, kecamatan Kendari, mandonga dan poasia. Status kota administrative ini kemudian di tingkatkan menjadi kota madya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 1995.

Dari cerita panjang terbentuknya kota Kendari, terlihat jelas bahwa teluk Kendari memiliki peranan yang sangat penting terhadap sejarah aktifitas ekonomi masyarakat, sayang, meningkatnya aktifitas pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan daya dukung teluk Kendari semakin lemah, fungsi ekologis maupun fungsi ekonominya kian redup bahkan kini terancam jadi COMBERAN dan TEMPAT SAMPAH RAKSASA. Lalu mengapa pemerintah kota Kendari terkesan membiarkan terjadinya kerusakan teluk Kendari?  bukankah ancaman kerusakan teluk yang bisa membuatnya HILANG, sama artinya dengan menghilangkan identitas sejarah lahirnya kendari itu sendiri??? Dari data yang ada, laju sedimentasi teluk Kendari terus meningkat hingga mengakibatkan luas dan kedalamannya juga ikut menyusut. Hasil penelitian dosen pasca sarjana Unhalu Marzuki Iswandi tahun 2000 lalu, kedalaman di daerah pinggiran teluk kendari tahun 1960 mencapai 5 meter dengan luas saat itu sekitar 1.675 hektar, namun pada tahun 1995, kedalamannya di daerah pinggiran berkurang tinggal 0 hingga 2 meter, sementara luasnya juga menyusut tinggal 1084 hektar di tahun 2000.  Penyusutan luas dan kedalaman di wilayah teluk ini terus meningkat hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan upaya penyedotan lumpur teluk yang sangat dinanti masyarakat sejak di anggarkan dalam APBD? Apakah tetap dilanjutkan atau justru berhenti begitu saja???. atau mengapa program kerja bakti rutin yang di genjot untuk mengejar prestasi adipura sejak tahun 2008 tidak di fokuskan khusus untuk teluk Kendari???

Memang, pemerintah kota boleh saja menepuk dada, karena berhasil menjaga kebersihan lingkungan hingga meraih penghargaan adipura sebanyak 3 kali berturut-turut, tetapi tak bisa dipungkiri kondisi teluk Kendari kita kotor penuh dengan tumpukan sampah.  Pemerintah kita boleh juga berbangga karena berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik hingga mendapat opini BPK Wajar Dengan Pengecualian. Pemerintah kota boleh saja memuji diri dan mengumbar angka-angka keberhasilan, tetapi klaim capaian  keberhasilan itu belum cukup untuk mendongrak prestasi kinerja pengelolaan pemerintahan kota Kendari di posisi paling buntut dari 86 kota di Indonesia. Pemerintah kota juga pantas mempublikasikan apresiasi kemendagri yang memberikannya dana insentif sebesar 24 milyar rupiah lebih sebagai pengakuan atas keberhasilan pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan, tetapi menjadi hal yang kontradiktif jika pemerintah kota saat ini mempertanyakan indicator penilaian kemendagri yang memposisikannya di peringkat paling buntut. Andai saja, laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota Kendari masuk di peringkat 10 besar, mungkin hari ini, media cetak local dan elektronik akan dipenuhi ucapan selamat atas keberhasilan pemerintah, sama dengan respon pemerintah kota di saat kemendagri memberikan dana insentif sebagai apresiasi pengakuan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Kini, pemerintah dan masyarakat kota Kendari tengah memperingati hari jadinya yang ke 181 tahun, sebuah peristiwa yang lebih di maknai dengan sebuah kegiatan seremoni melalui pertunjukan hiburan dan publikasi angka-angka keberhasilan pembangunan, namun tanpa disadari, eforia ini cenderung mempertegas capaian semu keberhasilan pembangunan yang dipublikasikan pemerintah kota namun jauh dari display angka-angka realita.  Selamat Ulang tahun Kota Kendari yang ke 181, selamat juga buat masyarakat Kota Kendari yang sudah dewasa dalam meng-analisa dan membedakan antara kesemuan dan kenyataan. Selamat untuk menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya …., SEMOGA ! (KANDAR)

SALAM LESTARI

Sejak berlakunya undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004, pemerintah kabupaten kota dan provinsi semakin leluasa mengurus dan menjalankan roda pembangunan. Dalam konsep otonomi daerah ini, pemerintah daerah di tuntut lebih kreatif untuk mendorong tercapainya satu system pemerintahan yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokratisasi yang selama rezim orde baru begitu sulit, kini semakin mudah dan semakin dekat dengan masyarakat. Pemerintah pusat yang semula memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan atau menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah, telah berganti dan memposisikan diri sebagai wasit untuk mengontrol dan mengawasi setiap pelaksanaan program pembangunan.

Konsep otonomi daerah ini pada satu sisi merupakan sebuah konsep yang di dorong untuk menciptakan suatu kemandirian daerah, namun pada sisi lain, konsep otonomi ini juga merupakan suatu ujian untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan di nilai dan di evaluasi oleh pemerintah pusat melalui kementrian dalam negeri.

Dalam hasil evaluasi dan penilaian yang di tuangkan melalui sebuah keputusan Mentri dalam negeri nomor 100-279 tertanggal 20 april tahun 2012 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2010, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Kendari  berada di peringkat paling akhir dari 86 total jumlah wilayah kota di Indonesia, sedangkan tetangga kita Kota Bau-bau justru berada di posisi ke 68 dari 86 kota di Indonesia. Sementara untuk tingkat kabupaten, dari 346 kabupaten di Indonesia, kinerja penyelenggaraan pemerintahan paling buntut diberikan kepada pemerintah kabupaten Konawe Selatan, menyusul kabupaten Bombana di peringkat ke 345.

Pemberian peringkat usai penilaian dan evaluasi atas kinerja seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi di Indonesia ini tentunya bukan tanpa dasar serta jauh dari intervensi kepentingan, terlebih lagi indicator penilaian yang digunakan meliputi seluruh aspek, mulai pengelolaan keuangan APBD, pelayanan public sampai pada tingkat kepuasan masyarakat, proses penilaiannya pun melibatkan 10 Kementrian.

Kita tidak bisa pungkiri, bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di kota Kendari tetap menganggap apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat yang di tandai dengan beberapa indicator keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun kita juga tidak bisa menutup mata, bahwa capaian kinerja tersebut secara akumulasi, ternyata masih sangat jauh tertinggal dibanding dengan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada di kota-kota lain di Indonesia.  Jangankan untuk membandingkannya dengan beberapa kota yang ada di Sulawesi selatan atau di daerah jawa, untuk di sandingkan saja dengan Kota tentangga kita Bau-bau, Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota Kendari justru masih lebih rendah, terbukti kementrian dalam negeri menempatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Bau-bau di posisi ke 68 dari 86 kota di Indonesia.

Memang, kinerja paling buntut ini sulit untuk kita terima, terlebih lagi jika dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota, sebab selain karena pemerintah kota sudah cukup berupaya menunjukan kinerja terbaiknya untuk melayani masyarakat, persoalan ini juga dibentuk oleh rendahnya kinerja anggota DPRD Kota Kendari untuk menjalankan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting mereka.

Namun terlepas dari persoalan tersebut, kita hanya berharap, capaian kinerja buruk ini bisa menjadi cambuk sekaligus menjadi bahan koreksi dan evaluasi untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota Kendari di tahun berikutnya.

SALAM LESTARI

Sudah lebih dari 2 tahun kelangkaan BBM Solar subsidi dirasakan masyarakat Sulawesi tenggara, kondisi ini tidak hanya mengakibatkan antrian panjang kendaraan di seluruh SPBU, tetapi kelangkaan BBM solar ini juga punya efek domino yang luar biasa terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kendaraan-kendaraan pengangkut barang setiap harinya menghabiskan waktu untuk antri di SPBU, sehingga distribusi barang ke masyarakat jadi terlambat, persoalan lain yang juga muncul akibat kelangkaan BBM solar ini adalah antrian panjang kendaraan yang mengakibatkan terganggungnya lalulintas kendaraan di seluruh ruas jalan protocol sekitar SPBU. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, mengapa  setiap hari terjadi antrian kendaraan berbahan bakar solar?? Apakah suplai BBM solar subsidi dari Depot pertamina ke SPBU dalam Kota Kendari tidak sebanding lagi degngan jumlah kendaraan, ataukah jatah BBM solar subsidi ini banyak yang disalah gunakan untuk kepentingan industry yang mulai tumbuh di wilayah Sulawesi tenggara???

Jika mencermati penjelasan kepala wira penjualan depot pertamina Kendari diketahui bahwa, antrian kendaraan berbahan bakar solar terjadi bukan karena kelangkaan BBM Solar, antrian BBM Solar terjadi bukan karena pembatasan jatah BBM ke SPBU, antrian solar terjadi bukan karena tidak berimbangnya suplai dan permintaan, tetapi antrian BBM Solar terjadi karena banyaknya oknum yang menyalagunaan BBM Solar subsidi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mengingat disparitas harga atau selisih harga jual antara solar industry dan solar subsidi lebih dari 100 persen, dimana solar subsidi hanya di jual 4 ribu 500 rupiah perliter sementara harga solar industry mencapai 10 ribu 150 rupiah.

Indikasi penyalagunaan Solar subsidi untuk kebutuhan Industri memang sudah muncul setelah masuknya ratusan perusahaan tambang di wilayah Sultra, karena angka pertumbuhan industry ini cenderung berbanding terbalik dengan tingkat permintaan solar industry. Artinya bahwa, permintaan solar industry sebelum dan setelah masuknya industry tambang tetap saja sama tanpa ada kenaikan signifikan, sebaliknya permintaan solar subsidi justru mengalami peningkatan sekitar 52 persen  dari total rata-rata distribusi. Dari data dapat di katakana bawah BBM Solar subsidi memang banyak yang di salah gunakan untuk kepentingan industry, salah satunya adalah industry pertambangan. Jika ini benar adanya, mengapa pemerintah kita tidak mengambil langkah-langkah antisipasi??? Pemerintah tidak perlu lagi mencari alasan pembenaran dengan bersembunyi di balik argumentasi meningkatnya angka pertumbuhan kendaraan sehingga harus mengusulkan tambahan kuota kepada Pertamina, sebab angka pertumbuhan kendaraan berbahan bakar solar di Sulawesi tenggara, hanya mencapai kisaran angka 12 persen. logikanya, jika pertumbuhan kendaraan berbahan bakar solar 12 persen, maka peningkatan distribusi solar subsidi hanya mencapai kisaran angkar 12 hingga 15 persen saja, tetapi mengapa di tahun 2011 permintaan solar subsidi justru meningkat 52 persen,????

Namun terlepas dari persoalan tersebut, yang pasti bahwa antrian solar sudah berlansung lebih dari 2 tahun. Multi player effek yang timbul akibat kelangkaan BBM Solar ini telah menguras habis energy masyarakat, tinggal political will dari pemerintah untuk benar-benar serius menuntaskan persoalan kelangkaan solar. Sebagai solusi awal yang mungkin bisa di laksanakan pemerintah adalah lebih dulu meng-identifikasi jumlah industry yang menggunakan bahan bakar solar, selanjutnya jumlah ini di kros cek ke depot pertamina apakah benar menggunakan BBM industry?  Sehingga jika di temukan dan sudah pasti akan di temukan ada perusahaan tambang atau industry yang menggunakan solar subsidi maka pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas, bila perlu mencabut izin industry atau usaha pertambangan yang sudah diberikan. (KANDAR)